Pecahnya Koalisi Pendukung Jokowi Soal Penundaan Pemilu

JAKARTA – Koalisi pendukung pemerintah saat ini tengah terpecah karena perbedaaan pandangan mengenai pemilu 2024.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur. Sebab menurutnya, perbaikan ekonomi jangan sampai terganggu oleh kontestasi pemilu.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," ujar Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Februari.

Bahkan, kata Cak Imin, usulannya tersebut bakal disampaikan kepada para pimpinan partai politik lain dan Presiden RI Joko Widodo.

"Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai. Saya usulkan ke Presiden. Nah, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak," katanya. 

Selain Ketum PKB, Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga mengutarakan pandangan yang yang soal penundaan Pemilu 2024.  Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi dari para petani yang menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi berlanjut sampai tiga periode.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu juga berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan,” kata Airlangga.

Setelah Muhaimin dan Airlangga, selanjutnya ada Zulkifli Hasan yang menyatakan sepakat untuk menunda pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Namun, wacana penundaan pemilu justru mendapatkan penolakan keras dari partai koalisi. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengajak semua pihak menutup wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab usulan Pemilu 2024 ditunda tak memiliki dasar yang kuat. 

Andreas mengingatkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara berulang menegaskan taat pada konstitusi. Karenanya, dia meminta wacana tersebut ditutup dan tak disandarkan ke presiden. 

"Presiden sendiri sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan pemilu, sehingga janganlah menyandarkan penundaan pada presiden," ujar Andreas, Rabu, 2 Maret.

"Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi," sambungnya. 

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono menegaskan partainya taat pada ketentuan dan asas konstitusional. Hal ini disampaikan untuk menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.

Sugiono menegaskan, dalam konstitusi sudah sangat jelas disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan Pemilu juga harus dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia (Luber) dan Jurdil.

"Pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati bahwa tanggal pelaksanaan Pemilu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2024," tegas Anggota Komisi I DPR RI itu.

Senada dengan PDIP dan Gerindra, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tegas menolak penundaan Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Partai NasDem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode, red), maka NasDem akan berada paling depan (menaati konstitusi)," ujar Surya Paloh dalam keterangannya, Selasa, 1 Maret.