Beda Pendapat dengan PDIP Soal Wacana Penundaan Pemilu, Cak Imin: Saya Tunggu Dipanggil Bu Mega
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar/DOK VIA ANTARA

Bagikan:

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku panggilan dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kedua partai ini diketahui berbeda pandangan meski berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PKB mendukung penundaan pemilu, sementara PDIP justru mengambil sikap sebaliknya.

"Saya menunggu dipanggil Bu Mega dulu," kata Cak Imin kepada wartawan yang dikutip Jumat, 25 Maret.

Meski begitu, Cak Imin mengaku hingga saat ini belum ada jadwal untuk bertemu dengan mantan Presiden RI kelima itu. Dia juga menyebut belum menyampaikan secara langsung usulan untuk menunda Pemilu 2024 kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, PKB baru akan menyampaikan usulan penundaan Pemilu 2024 kepada Jokowi setelah usulan itu dibicarakan di tingkat petinggi-petinggi partai politik.

"Tidak (tidak ada komunikasi dengan Jokowi terkait penundaan Pemilu 2024, red). Malah, malah kita baru usulkan ke publik, partai-partai, baru ke Pak Jokowi nanti," ujarnya.

Cak Imin menegaskan Presiden Jokowi juga tak pernah membuka pembicaraan soal penundaan Pemilu 2024 meskipun sempat bertemu dengannya. Adapun pertemuan keduanya pernah terjadi saat pembukaan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 144 di Nusa Dua, Bali pada akhir pekan lalu.

"Enggak ada komen apa-apa. Belum belum pernah ngobrol," ujar Cak Imin.

Diketahui, wacana penundaan Pemilu sebelumnya disampaikan Cak Imin pada Rabu, 23 Februari lalu. Menurut Cak Imin, penundaan pemilu penting demi stabilitas pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Belakangan, PAN juga menyatakan sikap mendukung usulan itu. Selain karena ekonomi, partai besutan Zulkifli Hasan itu juga mempertimbangkan situasi politik global, terutama pascainvasi Rusia ke Ukraina dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang meningkat.