Bahlil Sebut Pengusaha Minta Pemilu Diundur, Mahfud MD: Pemerintah Tegak Lurus dengan Agenda Konstitusi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Pemilu Serentak 2024 akan tetap dilaksanakan. Pemerintah tetap menjalankan agenda konstitusional tersebut.

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balil Lahadalia. Beberapa waktu lalu, Bahlil mengatakan dunia usaha ingin agar Pemilu 2024 dimundurkan demi memulihkan ekonomi yang merosot akibat pandemi COVID-19.

"Pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda konstitusional bahwa tahun 2024 adalah jadwal pemilu," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa, 11 Januari.

Mahfud mengatakan masukan yang disampaikan oleh Bahlil tidak ada salahnya. Hanya saja, sikap pemerintah sejak awal sudah jelas untuk menggelar pemilu sesuai aturan yang berlaku.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah berbicara langsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, hal ini menunjukkan kontestasi politik itu akan tetap berlangsung dan tidak akan mundur.

"Presiden sudah bicara langsung dengan KPU. Sesuai dengan ketentuan UU, Presiden sudah mengajukan tanggal pemilu pada pertengahan Mei 2024 (namun, red) DPR dan KPU punya pandangan sendiri. Silakan saja segera diputuskan," tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi di sini ada dua isu. Pertama ada pandangan dari pengusaha yang disampaikan oleh Pak Bahlil, silakan itu urusan politik utk didiskusikan oleh publik dan lembaga-lembaga politik. Kedua, menyangkut jadwal Pemilu sdh benderang bahwa pemerintah sudah mengajukan alternatif tanggal pemungutan suara dan siap mengawal Pemilu tahun 2024," imbuh Mahfud.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan hasil diskusinya dengan kalangan pengusaha sedang ingin kembali membangun perekonomian. Terlebih nyaris selama hampir dua tahun belakangan ini dunia usaha terdampak serius akibat pandemi COVID-19.

Sehingga, mereka khawatir Pemilu 2024 akan berdampak negatif pada usahanya dan meminta kontestasi politik tersebut ditunda lebih dulu.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berfikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ungkap Bahlil dalam sebuah acara yang ditayangkan secara daring, Minggu, 9 Januari.

"Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan (pandemi COVID-19, red). Ini dunia usaha baru mau naik, tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," imbuhnya.