Beredar Undangan Rapat Koordinasi Terkait Isu Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD: Itu Bahas Tahap Kerja Penyiapan Pemilu

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara perihal beredarnya undangan rapat koordinasi terkait isu pemunduran Pemilu 2024 dan isu calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Dia menegaskan rapat ini bukan membahas tentang kemungkinan mundurnya Pemilu 2024 seperti isu yang beredar belakangan ini. Mahfud menyatakan kegiatan ini justru dilaksanakan untuk menyiapkan gelaran pemilu.

"Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Maret.

Mahfud memastikan pemerintah tetap mengacu pada aturan konstitusi bahwa penyelenggaraan pemilu akan dilakukan pada 2024 mendatang.

"Pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan pemilu dan pilkada serentak," tegasnya.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga angkat bicara terkait isu penundaan pemilu yang belakangan disoroti banyak pihak. Dia bilang, isu berkembang itu tak akan ditanggapi lebih jauh karena di luar agenda maupun tugas pemerintah.

"Itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," ungkapnya.

Dalam surat beredar itu, rapat koordinasi untuk membahas isu penundaan Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Senin, 21 Maret di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kegiatan ini akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.

Sebagai informasi, isu penundaan pemilu pertama kali digulirkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan Bahlil usai menyerap suara dari para pengusaha.

Kemudian, wacana ini kembali digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi.

Selain itu, usulan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia mengaku mendapat aspirasi dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).