Banjir Minyak Goreng Setelah HET Dicabut, DPR Wanti-wanti Pemerintah Awasi Permainan Konglomerat Sawit

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menduga adanya praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran belakangan ini. Pasalnya, saat ini minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko dengan harga selangit setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

"Pasokan minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko, bahkan dengan harga mencapai Rp 25.000, ini berarti ada yang sengaja menahan pasokan alias menimbun, tunggu HET dicabut baru pasokan dikeluarkan," ujar Baidowi dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Maret.

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu mengatakan, tersedianya minyak goreng usai pencabutan HET membuktikan bahwa tidak ada masalah dari sisi pasokan Migor. Namun, distribusinya tersendat lantaran ada praktik penimbunan.

Karenanya, dia meminta aparat berwenang mengusut tuntas praktik penimbunan minyak goreng hingga mengakibatkan kelangkaan. 

"Pihak kepolisian dan satgas pangan harus melacak titik distribusi mana yang tiba-tiba pasokan langsung berlimpah satu hari pasca pengumuman HET dicabut," tegas Baidowi.

Legislator Jawa Timur itu mengingatkan pemerintah bahwa tingginya permintaan minyak goreng jelang bulan Ramadan justru dimanfaatkan oleh konglomerat sawit untuk meraup untung besar-besaran. Dia meminta pemerintah tidak melepas harga minyak goreng kemasan ke pasar bebas. 

"Karena banyak orang berpendapatan pas-pasan yang mengonsumsi minyak goreng kemasan, termasuk warung-warung makanan," pungkasnya. 

Diketahui, harga eceran tertinggi minyak goreng terbaru usai HET subsidi minyak goreng kemasan dicabut, berlaku mulai Rabu 16 Maret. Sebelumnya, pemerintah bertemu dengan produsen minyak goreng. Pun dalam pertemuan tersebut, diputuskan beberapa kebijakan yang diambil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kini harga minyak goreng seperti kemasan sederhana dan premium dapat menyesuaikan dengan nilai keekonomian.

Hal tersebut dilakukan usai subsidi minyak goreng kemasan dicabut oleh pemerintah. Hal itu dilakukan untuk membuat minyak goreng mudah ditemui di pasar modern dan tradisional.

"Untuk itu bapak Kepala Polri akan menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan," ujar Airlangga, Rabu, 16 Maret.

Meski demikian, dia mengungkapkan bahwa Pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah sehingga harganya menjadi Rp14 ribu per liter.

"Pemerintah memutuskan bahwa akan mensubsidi minyak kelapa sawit curah sebesar Rp14 ribu per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS," jelas Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa subsidi terhadap minyak goreng curah diberikan karena mempertimbangkan situasi dan keadaan terkini terkait distribusi minyak goreng saat ini.

"Pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan keadaan dari pada distribusi minyak goreng dan memperhatikan situasi dan kondisi global yang harganya naik termasuk minyak nabati dan di dalamnya termasuk minyak kelapa sawit," ucapnya.