Rakor di Papua, Menteri Investasi Bahlil Bakal Tutup Tambang Emas Ilegal di Manokwari dan Pegunungan Arfak
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sepakat untuk menutup tambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat. Penutupan lokasi tambang emas ilegal tersebut akan dilakukan dalam waktu secepatnya.

Hal itu dikemukakan Bahlil usai menggelar rapat koordinasi terbatas Satgas Investasi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, Bupati Manokwari, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dikutip Antara, Rabu 15 Juni.

"Informasi yang kami terima dari masyarakat dan juga Bupati Manokwari dan Pegaf, terjadi penambangan ilegal di wilayah mereka. Kita serahkan kepada Gubernur untuk segera melakukan langkah komprehensif mengingat tambang tersebut tidak memiliki izin dan berada dalam wilayah hutan konservasi," kata Bahlil.

Penutupan lokasi tambang emas ilegal itu dipimpin langsung Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. "Kami sepakat untuk menutup lokasi tambang emas ilegal itu dengan tindakan tegas dan terukur. Sementara untuk langkah-langkah konkretnya kami serahkan kepada Gubernur," jelasnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyatakan akan segera membentuk satuan tugas penanganan tambang emas di wilayah Manokwari dan Pegunungan Arfak.

"Kita akan membahas cepat, menyiapkan konsep untuk menyiapkan langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Satgas akan dibentuk dan dikomandoi dua bupati," kata Waterpauw.

Purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi itu berharap Satgas yang akan dibentuk nantinya dapat menginisiasi pertemuan dengan para pemilik hal ulayat di lokasi penambangan.

Selain itu juga melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas alat berat di lokasi penambangan.

"Tindakan tegas terutama terkait dengan masuknya alat-alat berat di wilayah penambangan rakyat karena itu dilarang," ujarnya.

Waterpauw mengimbau para pemilik hak ulayat atas lahan lokasi tambang agar mempertimbangkan secara matang untuk memberikan arealnya guna dijadikan lokasi penambangan ilegal, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan akan sangat berbahaya bagi warga yang tinggal di wilayah tersebut.

Aktivitas penambangan ilegal yang masih beroperasi aktif hingga saat ini berada di Wilayah Wasirawi Kabupaten Manokwari dan Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak.