Tok! Komisi VI DPR Resmi Setujui Penambahan Anggaran Kementerian Investasi 2023 Jadi Rp1,89 Triliun, Naik 45,83 Persen dari 2022

JAKARTA - Komisi VI DPR menyetujui usulan penambahan anggaran kerja untuk Kementerian Investasi menjadi Rp1,89 untuk tahun 2023. Setelah sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia curhat bahwa beban yang dipikul kementeriannya bertambah namun anggarannya justru dipangkas 50 persen.

Dengan tambahan itu, maka pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023 menjadi Rp1,89 triliun. Angka itu naik 45,83 persen dari tahun 2022 yang sebesar Rp1,3 triliun.

"Kemana lagi kami mengadu kalau bukan kepada mitra kerja Kementerian Investasi yaitu Komisi VI DPR," ucapnya.

Total anggaran tersebut terdiri dari pagu indikatif sebesar Rp646,02 miliar dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,24 triliun untuk mendukung program prioritas dalam rangka mencapai target investasi Rp1.250-Rp1.400 triliun di 2023.

Pagu indikatif Kementerian Investasi di 2023 yakni Rp646,02 miliar. Rinciannya adalah Rp314,3 miliar untuk program dukungan manajemen, dan Rp331,7 miliar untuk penanaman modal.

"Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi tahun 2023," ujar Pimpinan Rapat Martin Manurung, Jumat, 10 Juni.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta anggaran kerja kementeriannya dinaikkan menjadi Rp1,89 triliun untuk tahun 2023. Menurut Bahlil, tambahan anggaran ini penting untuk mencapai target investasi Rp1.400 triliun.

"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp1,24 triliun, sehingga totalnya menajdi Rp1,89 triliun. Ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mengejar target investasi yang Rp1.250 sampai Rp1.400 triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jumat, 10 Juni.

Dalam kesempatan itu, Bahlil curhat bahwa pagu indikatif tahun 2023 yang sebesar Rp646,02 miliar tersebut tidak seimbang dengan target investasi yang dipikul Kementerian Investasi. Karena itu, dirinya mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan.

"Ini yang membuat kami pusing juga, beban kami disuruh naik. Tapi biaya kami dipangkas turun 50 persen. Jadi biaya kami ini, ya saya tidak tahu teori mana lagi yang dipakai," tuturnya.