Anggaran Kementerian BUMN Era Prabowo-Gibran Turun, Erick Thohir Minta Tambahan Rp66 Miliar

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian BUMN di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar Rp277 miliar.

Jumlah tersebut turun 10 persen jika dibandingkan dengan pagu 2024.

“Pagu 2025 sekarang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp277 miliar, tetapi tentu ini lebih rendah 16 persen dari pagu yang sebelumnya Rp328 (miliar di 2023) atau juga lebih rendah lagi 10 persen daripada pagu tahun 2024,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 7 Juni.

Di dahapan DPR, Erick meminta dukungan agar Kementerian BUMN mendapat tambahan anggaran sebesar Rp66,6 triliun untuk pagu 2025.

“Karena itu terima kasih atas dukungan komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp66 miliar yang bisa kita dapatkan, sehingga pagu indikatif yang kita harapkan di tahun 2025 itu di angka Rp344 miliar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk mendukung tupoksi utama Kementerian BUMN dalam melakukan pengembangan dan pengawasan.

“Ini sejalan seperti yang selalu komisi VI tekankan kepada kami, bahwa pentingnya peningkatan pengawasan untuk pengembangan dari BUMN itu sendiri,” ucapnya.

Erick mengatakan, penambahan anggaran ini sejalan dengan target dividen yang meningkat.

Dia bilang, target dividen yang pasang pada tahun ini adalah Rp85 triliun.

“Memang kita rencanakan di tahun 2024 ini dividen yang ditargetkan nanti itu kurang lebih Rp85 triliun. Jadi naik dari Rp81 triliun, nah karena itu pentingnya dukungan dana pengawasan dan operasional dari kami, dari Kementerian BUMN,” tuturnya.