Erick Sebut Setoran BUMN ke Kas Negara Hampir Tembus Rp2.000 Triliun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan BUMN berhasil meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir mencapai hampir Rp2.000 triliun.

“Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 September.

Dalam rapat tersebut, Erick mengatakan tren kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat sejak 2020 yang awalnya sebesar Rp247 triliun, kemudian di 2021 naik menjadi sebesar Rp278 triliun.

Kenaikan juga berlanjut di 2022 mencapai sebesar Rp410 triliun, dan 2023 menjadi Rp457 triliun.

Tak hanya pembayaran pajak, Erick juga mengatakan setoran dividen BUMN juga yang melesat hingga mencapai Rp81 triliun pada 2023 atau naik dari 2020 yang sebesar Rp44 triliun, 2021 dengan Rp30 triliun, dan 2022 sebesar Rp40 triliun.

“Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik,” ucap Erick.

Untuk PBNP, lanjut Erick, memang terdapat penurunan dari Rp86 triliun pada 2020, kemudian Rp87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp98 triliun pada 2022 lalu menjadi Rp84 triliun pada 2023.

“PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya,” kata Erick.

Erick juga menyampaikan indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp10.402 triliun atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp8.312 triliun, total ekuitas sebesar Rp3.444 triliun atau tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp2.475 triliun.

Sementara, sambung Erick, pendapatan BUMN pada 2023 tercatat mencapai Rp2.933 triliun atau naik dari 2020 yang sebesar Rp1.930 triliun, pun dengan laba bersih yang melonjak 11,2 persen menjadi Rp327 triliun dari 2020 sebesar Rp13 triliun.

Dengan kontribusi besar BUMN tersebut, Erick berharap dukungan berupa tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN. Erick menyebut pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp277 miliar, angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN terhadap perekonomian Indonesia.

Erick menyampaikan alokasi anggaran Kementerian BUMN 2025 tersebut pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian BUMN pada 2024 yang sebesar Rp284,36 miliar.

“Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini,” ujarnya.

Kementerian BUMN, sambung Erick, mengajukan usulan anggaran tanbahan senilai Rp66 miliar untuk mendukung kerja Kementerian BUMN pada 2025.

Alokasi anggaran tambahan ditujukan untuk peningkatan sistem pengawasan terhadap BUMN.

Erick menilai, peningkatan pagu anggaran dibutuhkan untuk mendorong kontribusi terhadap negara.

Dia mengatakan, BUMN pada 2025 mendapat target besar untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun.

“Kalau kita lihat (anggaran 2024 dan 2025) ini turun dari Rp284 miliar ke Rp277 miliar, sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata. Artinya memang perbandingannya sangat tidak berimbang,” ucap Erick.