Anggaran Setjen Kementerian PUPR Tahun 2025 Turun jadi Rp528,44 Miliar

JAKARTA - Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp528,44 miliar untuk tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September.

"Kami melaporkan bahwa pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp528,44 miliar, turun dari tahun 2024 sebesar Rp72,15 miliar," ujar Zainal Fatah.

Zainal Fatah merinci pagu anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja. Pertama, untuk belanja pegawai sebesar Rp138,21 miliar atau mencapai 26 persen.

"Untuk belanja barang ini Rp386,80 miliar atau 73 persen yang terdiri dari belanja barang operasional sebesar Rp193,2 miliar atau 36 persen dan belanja barang non operasional Rp193,60 miliar," katanya.

Ketiga untuk belanja modal, yakni sebesar Rp3,43 miliar. "Dan belanja modal dialokasikan sebesar Rp3,43 miliar, yaitu 1 persen," ucap Zainal Fatah.

Rencananya, alokasi anggaran tersebut dialokasikan untuk 10 kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR pada 2025 mendatang.

Pertama terkait pengelolaan perencanaan, yakni sebesar Rp40,02 miliar. "Dengan target layanan utama antara lain administrasi pelaksanaan anggaran di 703 satuan kerja, 29 rencana aksi nasional/program tematik lainnya, perencanaan dan pemantauan, 41 register pinjaman dan 16 hibah luar negeri," terangnya.

Kedua adalah pengelolaan & pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata kelola, yaitu Rp43,52 miliar. "Dengan target layanan utama adalah layanan data dan informasi melalui E-HRM yang kini menjadi basis atau pangkalan data utama mencakup 38.333 pegawai. Kemudian, ada juga layanan manajemen sumber daya manusia (SDM), ini mencakup 18.980 pegawai negeri sipil," tutur Zainal Fatah.

Ketiga adalah pengelolaan keuangan, yakni mencapai Rp23,05 miliar. Adapun target utamanya adalah fasilitasi penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan 703 kuasa pengguna anggaran (KPA)/barang TA 2025 dan 12 laporan PHLN serta 8 bidang NSP Keuangan, 13 laporan pengendalian, penetapan 4.407 pejabat perbendaharaan terdiri dari 703 KPA/barang dan 2.296 pejabat pembuat komitmen.

Kemudian, ada 703 pejabat penandatanganan SPM, 703 bendahara pengeluaran, 1 bendahara penerimaan dan 1 pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara.

"Ini juga kepada pembinaan 3 angkatan jabatan fungsional pranata keuangan dan analis pengelolaan keuangan APBN di Kementerian PUPR serta penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan target 80 persen selesai telah sesuai rekomendasi.

Keempat adalah pengelolaan umum, ini dialokasikan sebesar Rp179,26 miliar dengan target layanan utama antara lain 8 lokasi pemeliharaan bangunan gedung, 30 lokasi pemeliharaan lansekap dan prasarana lingkungan, 10 peralatan sarana gedung termasuk di dalamnya adalah layanan poliklinik kantor pusat dan medical check up untuk 1.410 pegawai PUPR.

Berikutnya, ada gerakan anti narkoba 825 peserta, penyediaan obat, penyelenggaraan 116 kegiatan protokoler, peningkatan kemampuan dan konsolidasi 93 anggota satuan pengamanan kementerian PUPR dan pembinaan 270 orang arsiparis serta pengawasan kearsipan di lingkungan kantor pusat Kementerian PUPR.

Kelima pembentukan & evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum, dialokasikan sebesar Rp23,27 miliar dengan target layanan antara lain penyusunan 50 peraturan/produk hukum, kemudian penanganan dan pendampingan 120 perkara hukum. Ini umumnya adalah masalah lahan, kemudian penyusunan 1 laporan dokumentasi dan informasi hukum.

Keenam adalah pengelolaan barang milik negara yang dialokasikan sebesar Rp37,96 miliar. Dengan target layanan utama antara lain monitoring dan evaluasi serta percepatan pelaksanaan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan serta optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan BMN di 38 provinsi.

Ketujuh, yakni penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik. Ini dialokasikan anggaran sebesar Rp30,93 miliar.

Ke delapan adalah pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan, yang mana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp35,41 miliar.

"Dengan target layanan utama antara lain pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 255 laporan/1.700 kebijakan menteri, 16 policy brief/policy memo dan pembinaan 179 analis kebijakan.

Kemudian dialokasikan anggaran sebesar Rp90,91 miliar untuk pengelolaan data dan teknologi informasi. Adapun target layanan utama antara lain, layanan data dan informasi terhadap 38.224 pegawai PUPR dan publik, manajamen sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan portal perizinan (9 perizinan) dan manajemen 2 super apps.

Lalu, manajemen 30.000 akun work collaboration, manajamen data bencana (7.100 pengguna), 6 MoU/PKS pada pertukaran data antar kementerian/lembaga serta manajemen aplikasi (Command Center IKN dan lainnya).

Terakhir untuk penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah, ini dialokasikan anggaran sebesar Rp24,11 miliar dengan target layanan utama antara lain, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK fisik terhadap 525 pemda penerima DAK TA 2025, sosialisasi kebijakan DAK TA 2025 kepada pemda, verifikasi data dan penilaian usulan DAK TA 2026 serta Bimtek penerapan standar pelayanan minimal bidang PUPR kepada 552 pemda.