JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan penjelasan mengenai pagu anggaran indikatif kementeriannya yang dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025 mendatang.
Pagu indikatif ini pun turun drastis jika dibandingkan pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2024, yakni sebesar Rp146,98 triliun.
Menurut Basuki, penurunan pagu anggaran tersebut merupakan hal yang biasa dalam transisi pemerintahan.
Mengingat, kata dia, pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2014 atau tahun pertama Presiden Jokowi menjabat juga hanya Rp75 triliun.
Basuki bilang, penurunan pagu anggaran kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan ruang fiskal lebih luas bagi presiden dan wakil presiden terpilih mulai menjalankan program prioritasnya.
"Itu, kan, persis seperti pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan 2014. Saya, kan, buka file-nya itu Rp75 triliun. Jadi, itu yang memberi ruang fiskal kepada presiden terpilih untuk mengalokasikan," ujar Basuki saat ditemui di kantornya, Selasa, 20 Agustus.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Kemenperin Sebut IKM yang Memanfaatkan Restrukturisasi Kredit Masih Sedikit
20 Agustus 2024, 14:46
Dia menilai, anggaran sebesar Rp75,63 triliun tahun 2025 tersebut masih berupa pagu indikatif.
Sehingga, kata Basuki, masih ada kemungkinan anggaran tersebut bisa ditambah, tergantung arah program Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif tiga menteri, itu Bappenas, Menkeu dan badan anggaran. Padahal, masih ada ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program," tuturnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
