Menteri Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp20 Triliun untuk Bangun IKN di 2025

JAKARTA - Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025 masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk menyelesaikan infrastruktur di ibu kota baru Indonesia itu, dibutuhkan anggaran sebesar Rp24,51 triliun.

Sementara saat ini alokasi anggaran dari pagi indikatif Kementerian PUPR hanya Rp4,19 triliun, sehingga masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp20,32 triliun.

"Masih terdapat usulan tambahan anggaran tahun 2025 untuk penyelesaian dan penuntasan pembangunan IKN pada bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan sebesar Rp20,32 triliun. Sehingga, kami membutuhkan anggaran sebesar Rp24,51 triliun untuk IKN. Yang baru dialokasikan di pagu indikatif adalah Rp4,19 triliun, jadi kekurangannya masih Rp20,32 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus.

Secara terperinci, kebutuhan tambahan anggaran untuk pembangunan IKN itu di antaranya untuk pembangunan jalan tol, jalan nasional hingga pembangunan bandara VVIP IKN dibutuhkan anggaran tambahan Rp13,82 triliun.

Lalu, dibutuhkan anggaran Rp 6,25 triliun untuk pembangunan sejumlah gedung kantor kementerian dan lembaga negara, sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga pembangunan sekolah serta puskemas.

Berikutnya, dibutuhkan anggaran tambahan Rp0,25 triliun untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan Harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.

Adapun secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun. Namun, dalam pagu anggaran 2025, alokasi untuk Kementerian PUPR hanya Rp75 triliun.

Basuki pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tahun depan. Penambahan ini diyakini bisa dilakukan karena menurut informasinya masih ada ruang fiskal bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan tambahan anggaran.

"Mohon arahan dan dukungan terutama tambahan anggaran. Mudah-mudahan anggota badan anggaran dapat memahami kekurangan anggaran karena ini kalau menurut informasi masih ada ruang fiskal bagi presiden terpilih untuk mengalokasikannya, pasti melalui badan anggaran," ungkap Basuki.