Tok! DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PUPR Rp40,59 Triliun untuk 2025

JAKARTA - Komisi V DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun.

Dengan demikian, total anggaran PUPR untuk tahun depan menjadi Rp116,23 triliun.

"Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11227/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp40.594.786.684.000," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, nantinya penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi serta merenovasi prasarana dan sarana sekolah yang rusak.

"Jadi nomenklaturnya ada tiga, satu untuk bendungan dan irigasi sebesar Rp11,9 triliun. Kemudian, untuk renovasi prasarana dan sarana sekolah yang banyak rusak itu sebesar Rp19,5 triliun dan untuk penyelesaian pembangunan IKN," ucap Basuki.

"(Untuk) mengoperasikan bangunan-bangunan yang sudah dibangun sampai sekarang terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) itu sebesar Rp9,19 triliun," sambungnya.

Meski begitu, kata Basuki, pihaknya akan lebih merinci alokasi anggaran itu nantinya dan akan segera dirapatkan kembali di waktu mendatang.

"Dari badan anggaran (Banggar) telah dialokasikan Rp40,59 triliun. Tapi itu, kan, 'gelondongan' pasti nanti harus kami detailkan lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp61,31 triliun.

Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, PUPR hanya mendapat anggaran sebesar Rp75,63 triliun.

Basuki bilang, demi menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Terpilih Prabowo Subianto serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat terbatas, kementeriannya menyampaikan usulan tambahan melalui surat Menteri PUPR Nomor 725 tanggal 8 Agustus 2024.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi Rp136,95 triliun. Saat ini, pagu anggaran 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Sehingga, masih membutuhkan anggaran sebesar Rp61,31 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus.

Dia merinci, prioritas tambahan anggaran tersebut akan digunakan antara lain, dukungan ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian bendungan on going dan rencana bendungan baru.

"Membangun bendungan. Lima tahun ke depan ditargetkan sekitar 50 bendungan," katanya.

Lalu, pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah. Basuki bilang, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru hal tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Berikutnya, penyelesaian pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur daerah otonomi baru (DOB) Papua hingga pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan serta infrastruktur berbasis masyarakat.