Kementerian PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp61,31 Triliun untuk Tahun Depan, Buat Apa?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran untuk 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Kementerian PUPR hanya mendapat anggaran sebesar Rp75,63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, demi menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden Terpilih Prabowo Subianto serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat terbatas, kementeriannya menyampaikan usulan tambahan melalui surat Menteri PUPR Nomor 725 tanggal 8 Agustus 2024.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun. Saat ini, pagu anggaran 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Sehingga, masih membutuhkan anggaran sebesar Rp61,31 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus.

Basuki merinci, prioritas tambahan anggaran tersebut akan digunakan antara lain, dukungan ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian bendungan on going dan rencana bendungan baru.

"Membangun bendungan. Lima tahun ke depan ditargetkan sekitar 50 bendungan," kata dia.

Lalu, pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah. Basuki bilang, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru hal tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Berikutnya, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan bendung untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi Indonesia.

Lebih lanjut, kata Basuki, tambahan anggaran tersebut juga bakal digunakan untuk pembangunan jaringan air baku dan bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur daerah otonomi baru (DOB) Papua.

"Pembangunan infrastruktur DOB Papua karena ini masih baru mulai pada akhir tahun ini, sehingga masih diperlukan banyak lagi infrastruktur bagi DOB Papua ini," jelas dia.

Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi pembangunan jalan bebas hambatan dalam hal ini untuk mendukung konstruksinya agar daya tarik invetasi alias Internal Rate of Return (IRR) bisa meningkat.

Kemudian, pembangunan jembatan gantung, pembangunan SPAM air minum dan pengelolaan air limbah. Selanjutnya, untuk pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi, olahraga dan pasar.

"Yang selanjutnya adalah pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan serta infrastruktur berbasis masyarakat," imbuhnya.