Renovasi Sekolah jadi Program Prioritas Prabowo, Menteri Basuki: Anggarannya Rp20 Triliun di 2025

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun untuk merenovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada 2025.

Alokasi anggaran tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi dibilang juga dari Banggar (Badan Anggaran), akan ada renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun yang dialokasikan di Kementerian PUPR," kata Basuki kepada wartawan, dikutip Selasa, 10 September.

Basuki bilang, sedikitnya ada 4 program prioritas Presiden Terpilih yang akan ditangani langsung oleh Kementerian PUPR.

Selain renovasi sekolah, anggaran juga akan dikucurkan untuk ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, dan membangun 3 juta rumah.

Dia merinci, untuk ketahanan pangan sendiri Kementerian PUPR akan diminta mengalokasikan sekitar Rp7,5 triliun yang akan digunakan untuk penyediaan air baku hingga pembangunan aliran irigasi ke sawah-sawah tadah hujan.

Sedangkan untuk program makan bergizi gratis dan program pembangunan 3 juta rumah, Basuki belum menyebut rencana anggaran yang akan dialokasikan.

"Ada empat program prioritas dari Presiden Terpilih (Prabowo), yaitu makan bergizi gratis, ketahanan pangan, rumah dan renovasi sekolah. Ketahanan pangan (kebutuhan anggaran) Rp15 triliun, sekitar Rp7,5 triliun ke Kementerian PUPR, dan Rp7,5 ke Pertanian. Kalau renovasi sekolah Rp20 triliun akan dialokasikan," tuturnya.

Sekadar informasi, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran sekitar Rp75,63 triliun pada 2025.

Pagu indikatif ini menurun drastis jika dibandingkan pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2024 sebesar Rp146,98 triliun.

Menurut Basuki, penurunan pagu anggaran tersebut merupakan hal yang biasa dalam masa transisi pemerintahan.

Mengingat, kata dia, pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2014 atau tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat juga hanya Rp75 triliun.

Basuki bilang, penurunan pagu anggaran kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan ruang fiskal lebih luas bagi presiden dan wakil presiden terpilih mulai menjalankan program prioritasnya.

"Itu, kan, persis seperti pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan 2014. Saya, kan, buka file-nya itu Rp75 triliun. Jadi, itu yang memberi ruang fiskal kepada presiden terpilih untuk mengalokasikan," ujar Basuki, Selasa, 20 Agustus.