Bagikan:

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pagu anggaran tahun 2025 untuk Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp284 miliar.

Karena itu, dia meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 mendatang sebesar Rp66 miliar. Dengan tambahan tersebut, maka pagu indikatif Kementerian BUMN mencapai Rp344 miliar.

Menurut Erick, pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp277 miliar ini tidak sebanding dengan prestasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Kementerian BUMN.

“Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang kita sudah jalankan selama ini,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 2 September.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa tambahan anggaran yang sebesar Rp66 miliar merupakan angka yang kecil jika dibandingkan kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

“Angka 66 miliar ini tidak lain kita ingin terus meningkatkan sistem daripada pengawasan yang selama ini tentu kalau kita lihat ini salah satu yang terus kita bisa perbaiki ke depannya,” jelasnya.

Terkait pagu anggaran 2025, Erick mengatakan, alokasi untuk gaji dan tunjangan sebesar 28,26 perseb atau di atas Rp78 miliar.

Kemudian, untuk operasional kantor sebanyak Rp71,62 miliar, atau sekitar 25 persen.

“Anggaran kesekretariatan yang mendukung pembinaan BUMN yaitu Rp47,35 miliar atau 17 persen dan pengembangan dan pengawasan BUMN yang merupakan salah satu yang diingkatkan menjadi Rp80,09 miliar yaitu 28,86 persen,” jelasnya.