Punya Pagu Indikatif Rp646 Miliar Tapi Kejar Target Investasi Rp1.400 Triliun, Bahlil Minta Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 Naik Jadi Rp1,8 Triliun
Tangakapan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia saat rapat dengan DPR. (Foto: VOI/Mery Handayani)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta anggaran kerja kementeriannya dinaikkan menjadi Rp1,8 triliun untuk tahun 2023. Menurut Bahlil, tambahan anggaran ini penting untuk mencapai target investasi Rp1.400 triliun.

Sekadar informasi, pada tahun ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang target investasi yang harus dibawa masuk Kementerian Investasi ke dalam negeri sebesar Rp1.250 sampai Rp1.400 triliun.

"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp1,240 triliun, sehingga totalnya menajdi Rp1,886 triliun. Ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mengejar target investasi yang Rp1.250 sampai Rp1.400 triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jumat, 10 Juni.

Dalam paparan Bahlil, pagu indikatif Kementerian Investasi di 2023 hanya Rp646,01 miliar. Rinciannya adalah Rp314,3 miliar untuk program dukungan manajemen, dan Rp331,7 miliar untuk penanaman modal.

Bahlil menilai pagu indikatif tahun 2023 yang sebesar Rp646,01 miliar tersebut tidak seimbang dengan target investasi yang dipikul Kementerian Investasi. Karena itu, dirinya mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2023.

"Ini yang membuat kami pusing juga, beban kami disuruh naik. Tapi biaya kami (di 2023) dipangkas turun 50 persen. Jadi biaya kami ini, ya saya tidak tahu teori mana lagi yang dipakai," tuturnya.

Dengan tambahan beban tersebut, Bahlil meminta persetujuan Komisi VI DPR terkait anggaran yang diusulkan. Sehingga pagu indikatif tahun 2023 menjadi Rp1.886.609.869. 000. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar Rp1.304.529.184.000.

"Kemana lagi kami mengadu kalau bukan kepada mitra kerja Kementerian Investasi yaitu Komisi VI DPR," ucapnya.