Kepala BNPB soal Banjir NTT: Status Bencana Nasional Tak Perlu Ditetapkan

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini menanggapi desakan sejumlah pihak yang mendorong pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Minggu, 4 April tersebut.

"Status bencana nasional tidak perlu ditetapkan," kata Doni Monardo dalam rapat koordinasi secara virtual, Senin, 5 April.

Doni menyebut, status darurat bencana nasional ditetapkan jika kondisi pemerintahan daerah lumpuh. Dengan begitu, pemerintah pusat harus mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Namun, sejauh ini seluruh kegiatan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di NTT masih berjalan. Tidak ada pemerintahan yang lumpuh akibat bencana. 

"Ada pun jumlah pengungsi yang terjadi ini masih dalam batas kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan penanganan bencana. Sehingga, pada kesempatan ini kami berpikir tidak perlu ada usulan kepada pemerintah pusat untuk menentukan status bencana nasional. Cukup daerah saja yang menentukan status darurat bencana," jelas Doni Monardo.

Dia juga memaparkan perkembangan evakuasi korban bencana banjir di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini, korban meninggal yang ditemukan sebanyak 84 orang. Lalu, 71 orang masih hilang dan sedang dalam pencarian.

"Ini suatu angka yang besar sekali. Mari kita berdoa kepada korban yang telah wafat agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga diberikan ketabahan," ujar Doni Monardo.

Doni menyebut, langkah awal oleh tim di lapangan, pemerintah daerah, petugas kesehatan, dan relawan lokal adalah mencari dan menemukan jenazah. Selain itu, melakukan perawatan pada korban luka.

Malam ini, BNPB dan Kementerian Sosial telah menyalurkan sejumlah dukungan logistik ke Pulau Adonara dan Lembata. Selain itu, telah ada sejumlah dapur umum yang digelar oleh tim di posko-posko pengungsian.

"Transportasi pesawat kargo akan disusulkan besok. kita utamakan di wilayah pengungsian bisa mendapatkan kebutuhan dasar minimal dan dukungan obat-obatan," ungkap dia.