1.823 Kasus Sepanjang 2023, Pemerintah Segera Bentuk Satgas Darurat Rabies di NTT

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera membentuk satuan tugas (satgas) darurat rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, BNPB segera membentuk satuan tugas terpadu penanganan darurat rabies di NTT atas permohonan Gubernur NTT," kata Muhadjir dikutip ANTARA, Selasa 21 November.

Ia menjelaskan, hingga 15 November 2023, Dinas Kesehatan Provinsi NTT telah melaporkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa terjadi 1.823 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Timor Timur Selatan dan Timor Timur Utara yang menyebabkan 11 korban jiwa.

Hasil rapat tingkat menteri tersebut juga menekankan bahwa BNPB agar segera menetapkan status penanggulangan bencana dalam bagian tertentu sebagai dasar penanganan kejadian luar biasa dan darurat rabies di Provinsi NTT.

Kemudian, Muhadjir juga menekankan bahwa BNPB agar menggunakan dana siap pakai untuk mendukung operasional satgas penanganan rabies, termasuk penambahan vaksin dan peralatan yang dibutuhkan untuk vaksin rabies.

"Kita fokuskan nanti penanganan kegawatdaruratan diambil alih oleh BNPB termasuk koordinasinya dengan pusat, nanti melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan juga dana operasional yang dibutuhkan," ujar dia.

Ia menyebutkan, ada usulan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi setempat agar dana operasional dialokasikan ke pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat menilai pemerintah daerah belum siap untuk itu.

"Kita minta pemerintah daerah agar melakukan pendataan binatang yang berpotensi membawa penyakit rabies, terutama anjing. Jadi, saya sudah minta agar ada pendataan anjing di NTT," katanya.

Dengan demikian, kata dia, penanganan rabies yang sudah ditetapkan menjadi endemi di wilayah yang angka kasusnya tinggi seperti NTT ini dapat teratasi dengan baik.