Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemerintah Harus Segera Keluarkan Kebijakan Karantina Wilayah
Suasana kota Jakarta di tengah wabah COVID-19. (Angga Nugraha/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah belum mengambil keputusan soal wabah COVID-19 yang terus menyebar dan menjangkit banyak masyarakat. Namun, banyak pihak yang mendorong pemerintah agar mengambil langkah untuk menutup akses keluar masuk wilayah Jakarta yang menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menjadi salah satu pihak yang paling tegas agar pemerintah segera menutup akses DKI Jakarta. Menurutnya, pemerintah telalu lama mengambil keputusan sehingga berdampak pada penyebaran virus yang kian masif.

"Ya harus dilakukan, tapi kan sekarang kalau peraturan tutup atau tidak itu keputusan gugus tugas," ucap Agus kepada VOI, Sabtu, 28 Maret.

Penutupan akses wilayah atau karantina bisa dilakukan dengan memberhentikan semua alat transportasi publik seperti di pelabuhan dan bandara. Sehingga, penyebaran COVID-19 akan dengan cepat ditangani.

"Saya sudah sampaikan, dari bulan Januari ada beberapa daerah yang harusnya menutup akses, Bali, Manado, termasuk Jakarta," kata Agus.

Selain itu, pertimbangan pemerintah soal biaya menanggung semua kebutuhan masyarakat sehingga tak mengeluarkan kebijakan, dinilai Agus adalah hal yang sebenarnya bisa diatasi. Beberapa caranya yakni, lebih mengutamakan masyarakat kecil yang langsung merasakan dampak wabah COVID-19.

"Kalau mahal, ya memang mahal, tapi Indonesia mampu membiayai masyarakat miskin atau yang membutuhkan. Kalau yang berkecukupan ya akses beberapa hal saja yang dipermudah," ungkap Agus.

Kemudian, beberapa anggran yang tidak telalu penting untuk saat ini, seperti pemindahan ibu kota dan pembangunan transportasi sebaiknya direalokasikan untuk masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Kan bisa merelokasikan dan lain, misal dana pemindahan ibu kota atau pembangunan transportasi. Bisa digunakan dulu untuk penanganan ini," jelas Agus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tak ada kebijakan lockdown atau isolasi di tingkat nasional maupun daerah untuk mencegah penularan COVID-19.

Menurut Jokowi, pemerintah saat ini lebih mengambil kebijakan untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak dan tetap melakukan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Selain itu, Jokowi juga sudah mengingatkan, kebijakan lockdown atau isolasi nantinya diambil langsung oleh pemerintah pusat.

Ilustrasi social distancing. (Ilham Amin/VOI)

Namun, menurut Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto, kebijakan karantina wilayah merupakan suatu langkah yang layak dipertimbangkan guna mencegah penyebaran COVID-19 yang berpotensi terjadi antara lain karena adanya kalangan warga yang melakukan mudik seperti dari wilayah DKI Jakarta.  

Dalam keterangan tertulisnya, Rofik Hananto mengingatkan bahwa virus corona berpotensi dibawa oleh para pemudik yang kembali ke kampung halaman.

"Ini betul-betul mengerikan, daerah yang sebelumnya tidak ditemukan kasus positif corona, kini mulai ditemukan kasus positif dan jumlahnya setiap hari semakin meningkat," katanya.

Menurut dia, bila ternyata sikap yang diambil bersifat lambat dan tidak tepat, maka dicemaskan bahwa kondisi ini ke depannya dapat semakin buruk dan justru akan semakin sulit untuk dikendalikan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan bahwa saat ini para tenaga medis sudah kewalahan menangani pasien corona, terutama karena tidak diimbangi dengan peralatan yang memadai. Ini semakin memperburuk keadaan.

Untuk itu, Rofik meminta pemerintah untuk segera mempertimbangkan langkah karantina wilayah.

Terus Bertambah

Angka kasus pasien positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia bertambah. Juru bicara pemerintah dalam penanganan virus Corona atau COVID-19, Achmad Yurianto (Yuri) mengatakan, ada 153 kasus baru pasien positif corona, per Jumat, 27 Maret. Total, ada 1.046 orang positif terjangkit virus tersebut.

"Update kasus terhitung sejak 26 Maret kemarin sampai hari ini (Jumat) pukul 12.00 WIB, terjadi penambahan 153 kasus baru yang kami dapatkan," ucap Yuri di Graha BNPB, Jakarta, Jumat, 27 Maret.

Di sisi lain, penambahan kasus sembuh pun bertambah. Per hari ini, sebanyak 11 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selanjutnya, untuk kasus kematian bertambah 9 orang. Sehingga, secara keseluruhan angka kematian menjadi 87 orang.

"Kemudian ada 46 yang sembuh akumulatif. Dan ada 87 yang meninggal selama data akumulatif," jelas Achmad Yurianto.

Terkait dengan perkembangan COVID-19 saat ini, kata dia, dari hari ke hari kita melihat adanya pertambahan kasus yang cukup signifikan. Ini menandakan bahwa proses penularan masih berlangsung, terus menerus di tengah masyarakat kita.

"Ini kita maknai bahwa masih ada kasus positif COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kita sekalian. Kemudian yang kedua berarti ada terlalu seringnya kontak dekat yang terjadi sehingga kemudian terjadi penularan Inilah yang kemudian menjadi faktor utama dalam kaitan penambahan kasus dari hari ke hari," jelas Achmad Yurianto.