Bagikan:

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia dan Pemerintahan Joko Widodo atas kegaduhan dan keresahan terkait polemik di internal partai berlogo bintang mercy itu.

Kegaduhan itu terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, SBY dan AHY melalui corong-corong jubirnya telah membangun narasi yang menyesatkan. Antara lain, menuduh Pemerintahan Presiden Jokowi atau istana terlibat dalam gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat Not For Sale," ujar Rahmad dalam jumpa pers di Hambalang, Bogor, Kamis 25 Maret.

 

Selain itu, lanjutnya, SBY dan AHY juga menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar.

"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," katanya.

SBY dan AHY juga telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader kader Partai Demokrat di Kabupaten/Kota dan Propinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menanda-tangani surat surat pernyataan yang disertai dengan ancaman ancaman dan/atau pemecatan.

"Pernyataan dan cara cara yang tidak bertanggung-jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan ditengah tengah masyarakat, disaat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh sungguh dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," terang Rahmad.