Selama Penundaan, Azis Syamsudin Minta Kemenkes dan BPOM Jamin Vaksin AstraZeneca Tak Bocor ke Masyarakat

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjamin keamanan seluruh vaksin pasca keputusan menunda sementara pendistribusian Vaksin AstraZeneca buatan Inggris. Setelah adanya dugaan efek samping kejadian ikutan pasca-imunikasi (KIPI) berupa pembekuan darah.

"Kemenkes dan BPOM harus melakukan uji klinis keamanan vaksin AstraZeneca untuk memastikan dan menjamin keamanan vaksin," kata Azis dalam keterangannya, Rabu 17 Maret.

Menurut politikus Golkar ini, adanya kasus dugaan KIPI yang terjadi di beberapa negara membuat masyarakat khawatir, sehingga berpotensi warga Tanah Air enggan untuk menerima vaksin AstraZeneca.

Karenanya, Azis meminta Kemenkes untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan tidak ada kebocoran vaksin AstraZeneca, lantaran tersebar di masyarakat selama masa penangguhan. Kemenkes, kata dia, juga harus memastikan penangguhan vaksin tersebut tidak membuat program vaksinasi tertunda.

Selain itu, kata Azis, Pemerintah juga perlu mencari solusi lain untuk memenuhi stok vaksin agar vaksinasi dapat terus berjalan. Seperti terus melakukan riset dan penelitian.

"Atau mengakomodasi rencana China untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin di Asia Tenggara," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menunda penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca di Indonesia sambil menunggu hasil penelitian Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Saat ini, kata Budi, WHO bersama Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Inggris), dan European Medical Authority sedang memeriksa ada-tidaknya efek samping seperti pembekuan darah dalam kasus penggunaan vaksin buatan Oxford itu.

"Sampai sekarang WHO masih meneliti, kita juga terima dari MHRA itu BPOM-nya UK, dan EMA itu European Medical Authority, mereka sekarang belum mengonfirmasi apakah ini ada korelasinya karena vaksin atau tidak," ujar Menkes Budi dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Jakarta, Senin 15 Maret.