Lima Fraksi Setuju, PAN Sebut DPRD Bisa Segera Bahas Pelepasan Saham Bir DKI

JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto menilai pimpinan DPRD bisa segera membahas usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelepasan saham bir PT Delta Djakarta Tbk.

Sebab saat ini sudah ada lima fraksi partai sudah bersuara mendukung pelepasan saham bir yang besarannya mencapai 26,25 persen tersebut. Kelima fraksi tersebut di antaranya PAN, PKS, Golkar, Gerindra, dan PKB-PPP.

“Dari 5 Fraksi yang sepakat divestasi tersebut, jika dikalkulasikan berdasarkan anggota sudah ada 50 anggota dari 106 Anggota DPRD,  saya kira hal itu, sudah lebih dari cukup menjadi dasar DPRD DKI Jakarta untuk segera membahas,” Kata Bambang dalam keterangannya, Selasa, 16 Maret.

Menurut Bambang, tahun 2021 adalah waktu yang tepat bagi pemerintah DKI untuk menjual saham minuman keras tersebut. Sebab, pada tahun 2022 masa jabatan Anies dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria akan berakhir.

Kemudian dari tahun 2022 sampai tahun 2024, DKI akan dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) gubernur. Kata Bambang, jabatan ini tidak bisa mengambil kebijakan strategis seperti pelepasan saham bir.

“Jika ditunda lagi sampai tahun depan, kemungkinan pelepasan saham ini tidak akan pernah terjadi, dan ini akan menjadi hutang sejarah kepada masyarakat,” tutur Bambang.

Lebih untung mana?

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual kepemilikan saham bir PT Delta Djakarta Tbk belum ada ujungnya. Pimpinan DPRD DKI belum mau menyambut usulan pelepasan saham sebanyak 210 juta lembar tersebut.

Skema untung-rugi jadi persoalan yang dipertanyakan DPRD jika saham bir dilepas. Menjawab hal ini, Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Riyadi menjelaskan perbandingan keuntungan jika saham bir dijual dan dipertahankan.

"Optimalisasi kemanfaatan bagi pembangunan jika saham PT Delta Djakarta dijual sebesar Rp800 miliar. Ini adalah hasil penjualan jika asumsi harga per lembar saham Rp3.800," kata Riyadi.

Riyadi mengatakan, keuntungan Rp800 miliar akan difungsikan untuk 40 pembangunan sekolah. Masing-masing sekolah dianggarkan sebesar Rp20 miliar.

Kemudian, pembangunan 5 rumah sakit dengan masing-masing biaya Rp150 miliar. Ditambah, 80 ribu sambungan air bersih dengan masing-masing berbiaya Rp10 juta.

"Jika tidak dijual, terdapat hasil penerimaan PAD (deviden) dengan asumsi rata-rata per tahun Rp50 miliar," ujar dia.

Dari keuntungan yang didapat per tahun tersebut, Pemprov DKI bisa membangun 2 unit sekolah. Serta, DKI juga bisa membangun satu rumah sakit di tahun ketiga atau sambungan air berih sebanyak 5.000 buah.