Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Segera Bahas Persetujuan Pelepasan Saham Bir

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Syarif meminta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi segera menggelar pembahasan mengenai usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepas saham bir PT Delta Djakarta Tbk.

Sebab, saat ini sejumlah fraksi partai sudah bersuara mendukung pelepasan saham bir yang besarannya mencapai 26,25 persen tersebut. Hanya saja, suara tersebut disampaikan di luar rapat resmi.

"Kita sudah meminta kepada Ketua DPRD. Silakan hak politik masing-masing fraksi untuk melakukan penolakan dalam forum resmi, bukan di luar. Masak, bergayung sambutnya di luar, bukan di rapat paripurna," kata Syarif kepada wartawan, Jumat, 12 Maret. 

Syarif menegaskan partainya mendukung usulan Anies terkait pelepasan saham bir bermerek Anker dan San Miguel tersebut. Sebab, Gerindra sejak awal mengusung Anies dari masa kampanye Pilgub DKI 2017.

"Gerindra kan sejak dari awal bersama Pak Anies dan Pak Sandi. Salah satu janji kampanye di hadapan masyarakat itu kan melepas saham PT Delta. Jadi sikap Gerindra jelas tegas kepada pelepasan saham itu karena janji kampanye," ujar dia.

Ketua DPRD versus 5 fraksi partai

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi enggan menyetujui usulan pelepasan saham bir. Ia memerlukan alasan rasional dalam memberi izin pelepasan saham saham perusahaan produksi minuman keras PT Delta.

Menurut Prasetyo, tidak ada dampak kerugian secara finansial jika Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta. Bahkan, DKI mendapat pemasukan dari keuntungan kepemilikan saham yang diterima sejak zaman Gubernur DKI Ali Sadikin. 

"Laporan yang saya terima PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar. Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," ungkap Prasetyo.

Ia juga meminta Anies memberi penjelasan dari kajian mengenai dampak pelepasan saham bir itu. "Sangat dibutuhkan suatu analisa dari kajian yang komprehensif atas rencana divestasi saham kepemilikan Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta TBK," lanjut dia.

Sikap Prasetyo ditentang lima fraksi partai. Kelima fraksi tersebut adalah PAN, PKS, Golkar, Gerindra, dan PKB-PPP.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menyindir Prasetyo sebagai pimpinannya di parlemen Kebon Sirih. Menurut Baco, Prasetyo tidak boleh menjadikan pendapat pribadi pada keputusan DPRD.

"DPRD ini bukan milik pimpinan dewan tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta. Kalau ada pihak-pihak atau pimpinan menolak menjual (saham bir) secara pribadi, tidak berhak menolak," kata Baco pada Rabu, 10 Maret.

Lalu, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menekankan bahwa Anies lebih baik menjual kepemilikan saham bir PT Delta. DPRD, kata dia, harus memiliki kekompakan untuk bisa melepas saham tersebut.

"Tidak boleh ada klaim dari seseorang atau beberapa kelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai dewan mengambil keputusan secara pribadi. Ini melanggar aturan," ungkap Aziz.