Ketua DPRD Minta Anies Lepas Saham Bir Sendiri Tanpa Libatkan Dewan, Wagub DKI Tak Mau
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Foto: Diah Ayu Wardani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tidak ingin dilibatkan atas keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan melepas kepemilikan saham bir PT Delta Djakarta, Tbk. 

Namun, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengaku tak ingin melakukan penjualan saham minuman keras itu hanya berdasarkan keputusan Anies sendiri lewat kewenangan diskresi.

"Semua keputusan yang menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif selalu kita ambil bersama, kita tidak pernah mengambil diskresi-diskresi," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Maret.

Oleh sebab itu, Riza mengaku Pemprov DKI akan mengajukan pembahasan rencana pelepasan saham bir senilai 26,25 persen tersebut kepada DPRD DKI. Saat ini, Pemprov masih membuat kajian mengenai dampak pelepasan saham bir.

"Kajian yang diminta DPRD akan kita penuhi. Kita tunggu persetujuan. Sepenuhnya kembali kepada teman-teman DPRD. Kami yakin teman-teman DPRD akan memberikan kajian dan keputusan yang baik bagi semuanya," ungkap Riza.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempersilakan Anies untuk menjual saham bir milik PT Delta Djakarta, Tbk. Prasetyo menegaskan Anies memiliki kewenangan.

"Silakan saja putusin (menjual saham bir). Gubernur (Anies Baswedan) punya diskresi, kok. Di zaman pemerintahan sebelumnya juga ada begitu dengan diskresi dia sendiri," kata Prasetio.

Namun, Prasetyo tidak mau dilibatkan dalam rencana pelepasan saham minuman keras yang memproduksi bir merek Anker hingga San Miguel tersebut. Sebab, Prasetyo memandang Anies belum memiliki alasan rasional dalam penjualan saham bir ini.

"Pak, silakan jual saja pak. Saya enggak ikut-ikutan. Silakan kalau gubernur mau jual. Saya enggak menghambat kok. Cuma, aturan dan mekanisme harus dilewati," ujar Prasetyo.

Menurut dia, selama empat kali pengajuan pelepasan saham bir, Pemprov DKI belum memiliki kajian yang masuk akal. Katanya, tidak ada dampak kerugian secara finansial jika Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta. Bahkan, DKI mendapat pemasukan dari keuntungan kepemilikan saham yang diterima sejak zaman Gubernur DKI Ali Sadikin. 

"Laporan yang saya terima PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar. Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," ungkap Prasetyo.