Golkar-PKS Sindir Ketua DPRD DKI Tak Ingin Lepas Saham Bir: Bukan Hanya Dia yang Berhak

JAKARTA - Fraksi Golkar dan PKS DPRD DKI mengaku sependapat dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengusulkan penjualan saham bir PT Delta Djakarta Tbk.

Sayangnya, usulan pelepasan saham bir PT Delta sebesar 26,25 ini belum dapat persetujuan karena terganjal restu Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menyindir Prasetyo sebagai pimpinannya di parlemen Kebon Sirih. Menurut Baco, Prasetyo tidak boleh menjadikan pendapat pribadi pada keputusan DPRD.

"DPRD ini bukan milik pimpinan dewan tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta. Kalau ada pihak-pihak atau pimpinan menolak menjual (saham bir) secara pribadi, tidak berhak menolak," kata Baco dalam diskusi virtual, Rabu, 10 Maret.

Menurut Baco, pemerintah dapat menjual kepemilikan saham di perusahaan daerah setelah mendapatkan persetujuan seluruh Anggota DPRD DKI. Mestinya, DPRD menggelar rapat terlebih dahulu untuk meminta tanggapan seluruh fraksi, sebelum menyetujui atau menolaknya.

"Tetapi jangan kita atau seseorang yang mengaku pimpinan terus menyatakan bahwa selama dia di situ, dia tidak akan jual. Bukan (hanya) dia yang berhak, tapi DPRD secara kolektif kolegial yang punya hak melepas atau mempertahankan," ujar Baco.

Bahkan, Baco menuding ada permainan saham yang dilakukan oleh pimpinan DPRD yang menolak penjualan saham bir tersebut.

"Jangan sampai ada permainan mafia saham, sehingga dibeli murah oleh seseorang. Atau jangan sampai, prosesnya penjualan ini ada udang dibalik batu. Ada orang yang mengendalikan dengan kepentingan lain dengan menjadikan tameng kita," cecarnya.

Melanjutkan, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menekankan bahwa Anies lebih baik menjual kepemilikan saham bir PT Delta. DPRD, kata dia, harus memiliki kekompakan untuk bisa melepas saham tersebut.

"Tidak boleh ada klaim dari seseorang atau beberapa kelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai dewan mengambil keputusan secara pribadi. Ini melanggar aturan," ungkap Aziz.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan alasan Pemprov DKI ingin melepas saham perusahaan produksi minuman keras PT Delta. Ia memerlukan alasan rasional dalam memberi izin pelepasan saham ini.

Menurut Prasetyo, tidak ada dampak kerugian secara finansial jika Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta. Bahkan, DKI mendapat pemasukan dari keuntungan kepemilikan saham yang diterima sejak zaman Gubernur DKI Ali Sadikin. 

"Laporan yang saya terima PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar. Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," ungkap Prasetyo.

Ia juga meminta Anies memberi penjelasan dari kajian mengenai dampak pelepasan saham bir itu. "Sangat dibutuhkan suatu analisa dari kajian yang komprehensif atas rencana divestasi saham kepemilikan Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta TBK," ujar dia.