JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai rencana pemindahan sementara warga Jalur Gaza ke Indonesia, seperti yang diutarakan seorang pejabat transisi Pemerintah Amerika Serikat.
Dalam sebuah laporan NBC News mengatakan, seorang pejabat transisi yang memiliki pengetahuan langsung tentang proses gencatan senjata Hamas - Israel di Jalur Gaza menyebut, Indonesia menjadi salah satu lokasi yang dibahas untuk menjadi tujuan relokasi sementara warga Palestina.
Itu dikatakan terkait dengan bagaimana membangun kembali wilayah kantong Palestina itu serta ke mana sekiatr 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara.
"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat dalam keterangan singkat, Senin 20 Januari.
Laporan itu juga menyebutkan, belum jelas apakah warga Gaza bersedia untuk direlokasi masih belum jelas.
Disebutkan, gagasan relokasi sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan sesama warga Arab, di mana itu dipercaya akan menjadi langkah pertama bagi Israel untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka.
Pejabat transisi tersebut mengatakan, Utusan Presiden terpilih AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sedang mempertimbangkan kunjungan ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari upayanya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap pada jalurnya.
Diketahui, Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata Rabu pekan lalu dan mulai berlaku pada Hari Minggu kemarin, setelah sempat mundur beberapa jam.
Witkoff direncanakan untuk hadir hampir secara konstan di wilayah tersebut selama beberapa minggu hingga dan bulan mendatang untuk mengatasi masalah yang menurutnya dapat membatalkan kesepakatan dan menghentikan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas setiap saat, kata pejabat tersebut.
"Anda harus benar-benar menguasainya, siap untuk mengatasi masalah jika itu terjadi," kata pejabat tersebut.
Pada saat yang sama, Witkoff berupaya mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terusir.
Untuk saat ini, kekhawatiran utama utusan Trump adalah insiden nakal yang dipicu oleh interaksi sehari-hari yang tak terelakkan antara warga Israel dan Palestina di wilayah Gaza dan sekitarnya, bahkan dengan adanya perjanjian gencatan senjata.
"Ingat, ada banyak orang, radikal, fanatik, tidak hanya dari pihak Hamas, dari sayap kanan pihak Israel, yang benar-benar terdorong untuk menghancurkan seluruh kesepakatan ini," kata pejabat transisi tersebut.
Mengunjungi Gaza akan memungkinkan Witkoff untuk melihat sendiri dinamika yang ada di sana, daripada mempercayai perkataan Israel atau Palestina begitu saja, kata pejabat tersebut, seraya menambahkan: "Anda harus melihatnya, Anda harus merasakannya."
Sambil mengelola fase kesepakatan saat ini dan menegosiasikan fase berikutnya, Trump dan timnya juga berjuang dengan solusi jangka panjang.
"Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat hidup mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka harapan, akan terjadi pemberontakan," kata pejabat transisi tersebut.
Diketahui, konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, saat kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menyebabkan 1.200 orang tewas dan 250 lainnya disandera, menurut perhitungan Israel, seperti melansir Reuters.
Kemarin, otoritas kesehatan Gaza mengonfirmasi, jumlah korban tewas Palestina sejak Oktober 2023 telah mencapai 46.913 orang. Sementara, korban luka-luka sebanyak 110.750 orang. Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan, dikutip dari WAFA.