JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan terlambatnya pencairan bantuan sosial tunai (BST) tahap dua bulan Februari yang disalurkan oleh Pemprov DKI melalui rekening Bank DKI.
Menurut Riza terjadi penambahan jumlah penerima BST tahap dua dari penyaluran BST tahap pertama pada bulan Januari 2021 lalu. Karena itu, data penerima menjadi mutakhir.
Pada tahap pertama bulan Februari, ada 1.805.216 penerima manfaat. Angka ini bertambah dari tahap pertama sebesar 1.192.098 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Ada pemutakhiran data penerima bantuan melalui mekanisme musyawarah kelurahan dengan melibatkan peran serta masyarakat," kata Riza dalam diskusi virtual, Rabu, 10 Maret.
Pemutakhiran data dilakukan disesuaikan kembali dengan kategori penerima BST. Di antaranya, ada penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah dari kota Jakarta, perubahan status perkawinan, hingga telah memiliki penghasilan tetap.
Wagub Riza menganggap penyaluran BST memiliki kelebihan dibandingkan bantuan sosial tunai yang menjadi program pemerintah tahun lalu, sebelum akhirnya diganti menjadi BST akibat kasus korupsi.
Dalam skema bansos sembako yang menjadi program jaring pengaman sosial tahun lalu, pemerintah melakukan menunjuk sejumlah perusahaan tertentu untuk menyediakan stok sembako. Dengan begitu, pihak yang diuntungkan dalam penyediaan bansos terbatas pada perusahaan, produsen sembako, dan distributor.
"Kalau sekarang dengan uang, maka yang pertama kita yang menerima, membeli sembako di sekitar rumah, warung-warung, pasar. Ini menggerakkan ekonomi. Peredaran uang merata di seluruh wilayah," ujar dia.
Kemudian, masyarakat memiliki keleluasaan untuk memilih jenis sembako mana yang akan mereka beli menggunakan dana BST. "Kalau dulu ditentukan sembakonya apa saja. Sekarang tidak ditentukan. Terima uang, silakan pilih sembako yang dibutuhkan, mau beli beras, mau beli terigu, mau beli gula, mau beli minyak, dan sebagainya. Yang penting jangan beli rokok dan miras," lanjutnya.
BACA JUGA:
Sedangkan jumlah uang yang diterima dipastikan utuh dengan nominal Rp300 ribu. Riza menyebut, hal ini beda dengan bansos tunai yang melewati pengambilan keuntungan dari perusahaan, distributor, hingga pabrik sembako.
"Saya pribadi dan kita semua sejak awal meminta bahwa pengadaan bansos sini jangan berupa paket sembako. Saya dari awal tidak setuju. Saya sudah sampaikan waktu itu, ke depan kita upayakan melalui bantuan langsung tunai (BLT). Alhamdulillah, pemerintah pusat ternyata punya pemikiran yang sama, hanya saja diubah namanya menjadi BST," ungkap Riza.
Sebelumnya, banyak warga DKI yang mempertanyakan BST dari Pemprov DKI bulan Februari tak kunjung cair. Mereka bingung, sampai saat ini, nominal setoran BST Rp300 ribu di rekening Bank DKI tak kunjung diterima.
Salah satunya, akun Twitter @fikkrips bertanya kepada akun resmi Pemprov DKI, @DKIJakarta terkait waktu pencairan BST dari Bank DKI. "Kepada yth @DKIJakarta bst yg lewat atm bank dki utk bulan feb kapan keluarnya ya?" tulis @fikkrips pada Selasa, 2 Maret.
