Banyak Warga Belum Terima Bansos, Mensos Risma 'Lempar' ke Daerah
Tri Rismaharini (DOK IST)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjawab alasan masih adanya warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos) terkait COVID-19 hingga sepekan. Mensos menjelaskan, belum meratanya bansos karena usulan penerima datang dari pemerintah daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 sejak Januari, Mensos menyerahkan data penerima bansos ke daerah.

"Usulan penerima bantuan sosial kita serahkan kepada daerah, jadi kami tidak melakukan verivali (verifikasi dan validasi, red) jadi kami hanya cek kecocokan dengan data kependudukan, ok begitu cocok maka kemudian kita terima. Nah jadi sesuai dengan UU kita kembalikan verivali data itu ke daerah, ini kenapa tidak terima, maka daerah lah yang berhak memberikan usulan kepada kami," ujar Risma dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Setpres, Senin, 26 Juli

Misalnya, kata dia, ada yang menanyakan mengapa data penerima dihapus, ternyata setelah dicek yang menghapus data tersebut merupakan pemerintah daerah.

"Contohnya kemarin juga di lapangan, Bu ini kenapa dihapus, ternyata setelah kita cek ternyata daerah yang menghapus bukan kami yang menghapus. Jadi seperti itu, jadi kita kembalikan sesuai amanat UU Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin," kata Risma.

Diketahui terkait pelaksanaan PPKM ini pemerintah menambah bantuan sosial berupa BPNT atau bantuan pangan non tunai atau kartu sembako senilai Rp 200 ribu untuk 2 bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. 

Selain itu, Risma mengatakan sejak Januari pihaknya telah menerima usulan tambahan 5,9 juta penerima bantuan sembako Rp 200 ribu.

"Tadi saya sampaikan, sejak saya menjadi menteri, maka usulan itu adalah dari daerah, ternyata ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. Nah 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan, itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember. Jadi penerima bantuan BPNT bantuan pangan non tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta ditambah 5,9 juta baru sesuai usulan daerah," jelas Risma.

Sementara itu, untuk daerah DKI Jakarta, penyaluran bansos sudah hampir rampung. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, warga terdampak COVID-19 di Ibu Kota telah menerima bantuan sosial tunai (BST).

Bantuan tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanda daerah (APBD) dan bantuan langsung dari pemerintah pusat.

"BST Alhamdulillah sudah mencapai lebih dari 90 persen, kemarin saya meninjau di beberapa lokasi. Alhamdulillah sudah lebih dari 90 persen sudah kita bagikan melalui ATM Bank DKI," katanya di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 26 Juli.