Partai Politik Myanmar Tolak Undangan Pertemuan Komisi Pemilihan Bentukan Rezim Militer

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (UEC) baru yang dibentuk oleh rezim militer Myanmar yang melakukan kudeta pada 1 Februari lalu, telah mengundang sejumlah partai politik terkemuka di Myanmar untuk hadir dalam pertemuan pada Jumat 26 Februari mendatang. 

Tidak disebutkan agenda acara dalam undangan tersebut dan hanya meminta kesediaan partai politik mengirimkan wakilnya, untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun, mayoritas partai politik terkemuka di Myanmar, menyatakan enggan menghadiri pertemuan tersebut.

Liga Nasionalitas Shan untuk Demokrasi (SNLD) mengatakan kepada The Irrawaddy, Komite Eksekutif Pusat SNLD memutuskan untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut.

SNLD diketahui memenangkan 15 kursi di Parlemen Myanmar dan 27 kursi Parlemen Negara Bagian Shan dalam Pemilu November 2020.

"Sikap dan tujuan politik SNLD sangat bertentangan dengan tindakan dewan militer," tegas Sekretaris Jenderal SNLD Sai Leik.

Dikatakan olehnya, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah SNLD akan ikut serta dalam Pemilu ulang yang diatur oleh militer Myanmar. Menurutnya, sudut pandang politik mereka sangat berbeda. 

"Partai kami menerima daftar pemilih untuk Pemilu 2020 sebagai akurat dan sah secara hukum," tukasnya, merujuk pada klaim militer Myanmar bahwa daftar pemilih Pemilu 2020 bermasalah sehingga mereka menentang hasil Pemilu dan melakukan kudeta.

Sementara itu, Wakil Ketua Partai Rakyat Negara Bagian (KSPP) Kachinyang berbasis di Myitkyina, Negara Bagian Kachin Gungrawng Awng Hkam mengatakan, setelah melewati perdebatan sengit, partainya memutuskan untuk hadir dalam pertemuan tersebut dengan catatan.

“Kami memutuskan untuk menghadiri pertemuan Hari Jumat, karena kami tidak bisa memastikan tidak akan ada pemilihan umum. Kita harus memikirkan bagaimana partai kita bisa bertahan dan mewakili rakyat,” tukasnya.

"KSPP hanya mengdengarkan UEC yang ditunjuk militer, tetapi tidak akan bekerja sama dengan Dewan Administrasi Negara (SAC) atau menerima kursi dewan apa pun," tambahnya. KSPP memiliki 1 kursi Majelis Rendah dan 3 kursi Parlemen Negara Bagian Kachin.

Partai Demokrat Negara Bagian Kayah, yang memenangkan 5 kursi Parlemen Myanmar dan 3 kursi negara bagian mengatakan, pihaknya belum diundang dan kemungkinan tidak akan hadir. Partai tersebut berbasis di Loikaw, Negara Bagian Kayah.

“Kami akan ada rapat komite eksekutif pusat untuk memutuskan apakah akan menghadiri rapat. Kami juga akan berkonsultasi dengan pihak etnis lainnya. Tapi kami tidak mungkin hadir. Menghadiri akan menimbulkan masalah politik bagi kami, " terang sekretaris jenderal partai Khu Theh Reh.

Partai Demokrat untuk Masyarakat Baru (DPNS), sebuah partai yang berbasis di Yangon, yang telah bergabung dengan demonstrasi anti-rezim, mengatakan tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.

Adapun Liga Arakan untuk Demokrasi mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka tidak akan menghadiri pertemuan hari Jumat. Dan, partai Pemimpim Myanmar Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) juga menyatakan menolak menghadiri undangan tersebut.