Warganet Myanmar Tolak Pemilu Ulang yang Disebut Didukung Indonesia, Ini Penjelasan Kementerian Luar Negeri RI

JAKARTA - Warga Myanmar ramai-ramai menolak wacana ASEAN untuk mendukung rezim militer Myanmar, yang ingin menggelar kembali Pemilu yang demokratis. Wacana dukungan ini disebut digagas oleh Indonesia. 

Melalui media sosial Twitter, warga Myanmar ramai-ramai menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemilu ulang ini, yang pertama kali diberitakan oleh Reuters dengan merujuk sumber anonim pada pemberitaan Selasa 22 Februari kemarin. 

Reuters menyebut, dua pejabat senior dengan syarat anonim mengatakan, solusi diplomatis harus fokus pada pencegahan pertumpahan darah, dan membantu militer menghormati komitmennya untuk mengadakan Pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Warga Myanmar ingin hasil Pemilu 8 November diakui, para pemimpin terpilih dibebaskan, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint. 

"Absolutely Nooooo!!! We already selected our leader, our government.  Please Respect Our Votes!!! That's our true Voice. See how many people want to respect theri votes!! We don't need another election! We want our selected leader and government back," tulis akun @YourAnonMyanmar.

"PLEASE RESPECT OUR VOTES!!! We Want our selected LEADER and GOVERMENT back," tulis akun lain @JinOo94363112.

"We want true Democracy, not fake one and yes we already have our elected leaders," tulis akun @PyaePhy72433514.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah yang dikonfirmasi VOI mengatakan, tidak bisa memberikan komentar karena tidak tahu pejabat siapa yang dimintai komentar.

"Saya tidak bisa konfirmasi, karena saya tidak tahu Reuters merujuk ke siapa. Saya sudah baca tulisannya dan saat ditanya, saya sarankan menunggu misi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi selesai. Ibu Menlu masih akan lakukan konsultasi dalam 2 hari ini, nanti saja setelah ada hasilnya, karena Ibu Menlu yang bisa sampaikan hasil konsultasinya," jelas Teuku Faizasyah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan, Indonesia akan terus berupaya dan berkontribusi secara konstruktif dalam penyelesaian konflik politik di Myanmar, menyusul kudeta yang dilakukan militer negara tersebut pada 1 Februari.

Ia pun menegaskan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama, Retno menilai, upaya untuk mengamankan keberlanjutan transisi inklusif menuju demokrasi di Myanmar perlu terus dikedepankan.

“(Untuk itu) mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini,” terangnya beberapa waktu lalu.

Sementara, pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam dua kesempatan menyampaikan janji untuk menggelar Pemilu demokratis, setelah mengklaim hasil Pemilu 8 November 2020 lalu yang dimenangi Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, sehingga kemudian melakukan kudeta 1 Februari.

"Junta militer akan membentuk demokrasi yang benar dan disiplin, berbeda dengan sebelumnya. Kami akan mengadakan Pemilu demokratis multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam Pemilu itu, sesuai aturan demokrasi," katanya melansir Reuters.

Indonesia is pushing ASEAN neighbours to agree an action plan over Myanmar’s coup that would keep the junta to its promise of holding fair elections, regional officials told @Reuters. Would you support this plan https://t.co/u6zzAAtKh7 #WhatsHappeningInMyanmar

— Matthew Tostevin (@TostevinM) February 22, 2021