JAKARTA - Pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri Dominic Raab, akan mendesak militer Myanmar untuk menghormati proses demokrasi di Negeri Seribu Pagoda tersebut dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin 22 Februari ini.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Raab juga meminta militer Myanmar mengakhiri kudeta, serta membebaskan mereka yang ditahan sejak 1 Februari lalu, termasuk Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar U Win Myint serta tokoh politik lainnya.
Ini diungkapkan oleh Dominic Raab, setelah pekan lalu empat orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat tindakan represif militer dan polisi Myanmar. Melansir BBC, Raab mengatakan penembakan pengunjuk rasa damai merupakan hal di luar batas.
"Kami akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, dengan mitra internasional kami, melawan mereka yang menghancurkan demokrasi dan mencekik perbedaan pendapat," katanya.
Raab juga akan menyampaikan situasi yang di Myanmar, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang 'berhasil' mereka dokumentasikan. Ia pun memperkirakan krisis di Myanmar akan berimbas pada etnis Rohingya dan etnis minoritas lainnya.
Pekan lalu, Inggris sudah menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal militer Myanmar yang juga memegang jabatan di pemerintahan, berua pembekuan aset dan larangan perjalanan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Korban Tewas Kekerasan Militer Myanmar Berjatuhan, Amerika Serikat Siapkan Tindakan Tegas
22 Februari 2021, 11:00 -
| BERITA
Korban Tewas Berjatuhan, Jutaan Warga Myanmar Gelar Pemogokan Umum Anti Militer Hari Ini
22 Februari 2021, 06:00
Ketiganya yakni Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing. Selain ketiganya, Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap 16 petinggi militer Myanmar lainnya.
Inggris sendiri tahun ini kembali bergabung sebagai anggota Dewan HAM PBB hingga 2023 mendatang. Selain masalah Myanmar, Inggris juga akan menyoroti masalah Xinjiang di China dan Alexei Navalny di Rusia.
Terkait
