Bagikan:

JAKARTA - Inggris pada Hari Senin akan menyerukan dukungan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendapat akses mendesak dan tidak dibatasi, untuk menyelidiki laporan pelanggaran (Hak Asasi Manusia) di Xinjiang. 

Ini dilakukan sebagai salah satu aksi nyata Inggris, setelah bergabung kembali dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Melansir Reuters, pernyataan ini dikeluarkan oleh Kantor Menteri Luar Negeri Dominic Raab.

Selain China, pernyataan tersebut juga menyebut Inggris mengutuk catatan kemanusiaan di Rusia, serta akan meningkatkan perhatian terhadap kondisi yang terjadi di Myanmar dan Belarusia.  

Di China, Raab akan merujuk pada laporan pelanggaran di Xinjiang, termasuk penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa terhadap wanita. 

“Itu terjadi dalam skala industri. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus dan saya ulangi, harus, diberikan akses yang mendesak dan tidak terkekang ke Xinjiang," katanya melalui Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris

China telah dikecam secara luas karena mendirikan kompleks di Xinjiang, yang digambarkan Beijing sebagai 'pusat pelatihan kejuruan', untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru. Pengkritik China menyebutnya kamp konsentrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.

Dominic Raab juga disebut akan menyoroti tindakan tercela terhadap kritikus Kremlin Alexei Navalny oleh Rusia, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk membantu mengatasi masalah di Myanmar dan Belarusia termasuk penjatuhan sanksi.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang (XUAR), China menyatakan terbuka dengan kedatangan pihak asing. Syaratnya, asal kedatangan itu bukan untuk tujuan investigasi.

"Kami memiliki prinsip yang intinya tidak akan menerima apa yang disebut dengan istilah 'investigasi' karena ada anggapan (kami) bersalah," kata Deputi Direktur Jenderal Publikasi Partai Komunis China (CPC) XUAR, Xu Guixiang, di Beijing, Senin, 1 Februari.

Pihaknya mengundang pihak asing, termasuk pejabat pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) agar mengetahui nyata masyarakat yang tinggal di wilayah barat daya daratan Tiongkok itu.

"Kami persilakan orang asing dari semua negara, termasuk pejabat pemerintahan baru AS untuk mengunjungi Xinjiang dan melihat situasi yang sebenarnya," imbuhnya.