Joe Biden Jatuhkan Sanksi, Militer Myanmar Malah Tunjuk Warga AS Jadi Penasihat Rezim

JAKARTA - Rezim militer Myanmar yang berkuasa, membentuk dewan penasihat untuk Dewan Administrasi Negara (SAC) pada Kamis lalu. Salah satu dari tujuh anggota dewan penasihat ini adalah warga negara Amerika Serikat (AS). Hal yang ironis, mengingat Negeri Paman Sam menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin kudeta milite Myanmar.

Dewan penasehat rezim dipimpin oleh Komandan (2) Biro Operasi Khusus Letnan Jenderal Than Tun Oo. Ia dibantu Letnan Jenderal Lu Aye dan pensiunan Menteri Keamanan Negara Bagian Rakhine Kolonel Htein Lin. 

Selain itu, ada tiga penasihat yang merupakan wanita dari kalangan sipil, yakni Yin Yin New, Yin Yin Oo dan Khin Oo Hlaing, serta satu penasihat sipil yang merupakan warga negara AS Salai (Andrew) Ngun Cung Lian.

Ngun Cung Lian merupakan mantan penasihat hukum untuk Myanmar Peace Center dan Komisi Penyelidikan Negara Bagian Rakhine di bawah pemerintahan Presiden U Thein Sein (2012-2015).

Berasal dari Etnis Chin, Ngun Cung Lian juga bekerja sebagai negosiator untuk Chin National Front (CNF), sebuah kelompok etnis bersenjata, dan bersama CNF memerangi militer Myanmar pada tahun 1990-an. Sebelumnya, ia harus meninggalkan Myanmar menuju India, setelah pemberontakan nasional 1988. 

Pada Oktober tahun 1996, Ia bermigrasi ke AS seperti melansir The Irrawaddy. Ia menerima gelar sarjana dalam bidang ekonomi dan budaya internasional dari Universitas Valparaiso. 

Ia juga mendapatkan gelar master dan doktor hukum dari Sekolah Hukum Mauer Universitas Indiana. Semuanya di Amerika Serikat. Kembali ke Myanmar, Ia mendirikan firma hukum dengan nama Herfeld, Rubin, Meyer dan Rose Law Firm Limited yang terdaftar pada Juli 2013. 

Setelah pemerintah NLD membubarkan Pusat Perdamaian Myanmar dan mereformasi komisi perdamaian, dia dan penasihat lainnya bekerja dengan beberapa organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam proses perdamaian.

Tercatat ia bergabung dengan lembaga pemikir Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS) sebagai direktur riset Federalisme dan Program Reformasi Konstitusional.

Bergabungnya Ngun Cung Lian dengan rezim militer Myanmar, bertentangan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, dalam Perintah Eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden. 

Ketentuan tersebut melarang warga negara AS untuk memberikan kontribusi atau penyediaan dana, barang, atau layanan apa pun oleh, kepada, atau untuk kepentingan siapa pun yang properti dan kepentingannya diblokir sesuai dengan perintah tersebut.

Menyusul penunjukannya sebagai dewan penasihat, ribuan etnis Chin mengecamnya karena bergandengan tangan dengan militer. Sebuah kampanye melawan dia telah dipasang di Facebook karena melayani sebagai penasihat bagi para pemimpin kudeta yang ada dalam daftar sanksi AS.

Pada hari Jumat, pengguna media sosial berbagi posting yang berbunyi, “Tolong buat petisi ke DHS [Departemen Keamanan Dalam Negeri AS] untuk membatalkan Kewarganegaraan Dr. Ngun Cung Lian, penasihat Min Aung Hlaing dan para pemimpin Militer Myanmar, yang tinggal di Indianapolis, AS.

"hi @USEmbassyBurma, @USCISMediaNorth Salai Ngun Cung Lian,refugee -->US citizen frm Indiana, is now an advisor of myanmar military junta. Isnt it illegal? can you revoke citizenship? #WhatsHappeninglnMyanmar #RejectMyanmarMilitaryCoup" tulis akun @MinMinThuZar seperti dikutip Minggu 21 Februari.

"@POTUS, @SecBlinken, @LeaderMcConnell He is a US citizen now serving as an adviser to Myanmar Military Junta. His name is Dr. Salai (Andrew) Ngun Cung Lian," tulis akun @pkhine123.

@POTUS @SecBlinken @LeaderMcConnell He is a US citizen now serving as an adviser to Myanmar Military Junta. His name is Dr. Salai (Andrew) Ngun Cung Lian https://t.co/soT2PEGiSt

— Phyu Khine (@pkhine123) February 20, 2021