JAKARTA - Untuk pertama kalinya pemimpin militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing tampil di televisi pada Senin 8 Februari waktu sempat, sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.
Mengenakan seragam hijau-hijau khas militer Myanmar, Ia kembali mengulangi pernyataannya soal kudeta yang dibenarkan oleh Konstitusi Myanmar 2008, lantaran adanya kecurangan dalam Pemilu November 2020 lalu.
Min dalam kesempatan ini juga mengulangi pernyataan pemberlakukan keadaan darurat selama setahun ke depan, di sejumlah wilayah yang menjadi kantong masa pengunjuk rasa penentang kudeta militer, yakni Yangon dan Mandalay.
Pengumuman keadan darurat ini diikuti dengan pemberlakukan pembatasan pertemuan tidak lebih dari 5 orang, serta adanya jam malam mulai pukul 20.00 hingga 04.00 waktu setempat.
Jenderal senior berusia 64 tahun itu mengatakan, kekuasaan yang dijalani militer saat ini akan berbeda dengan kekuasaan militer sebelumnya di Myanmar yang berlangsung selama 49 tahun, membuat Myanmar dalam isolasi dan kemiskinan.
"Junta militer akan membentuk demokrasi yang benar dan disiplin, berbeda dengan sebelumnya. Kami akan mengadakan Pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam Pemiku itu, sesuai aturan demokrasi," katanya melansir Reuters.
BACA JUGA:
Tidak disebut kapan waktu pasti Pemilu akan dihelat, namun ia mengatakan Pemilu akan dihelat setelah keadaan darurat berlangsung selama setahun.