AS dan Australia Kecam Aksi Militer Myanmar yang Menahan Aung San Suu Kyi
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (Foto: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Sejumlah negera mengecam aksi penangkapan terhadap Presiden Myanmar Win Mynt, Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, dan sejumlah tokoh senior dari Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) oleh pihak militer setempat.

Mereka adalah Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki. Menurut dia, negaranya menentang aksi yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar.

“Amerika Serikat menentang segala upaya mengganti hasil pemilu terakhir ataupun menghalangi transisi demokratis di Myanmar, serta akan mengambil langkah melawan pihak yang bertanggung jawab jika upaya-upaya tersebut tidak dihentikan,” kata Jen Psaki dilansir Reuters dari Antara, Senin, 1 Februari.

Kemudian, Menteri Luar Ngeri Australia Marise Payne juga mengatakan hal serupa. Pemerintah Australia amat prihatin dengan laporan bahwa militer sekali lagi berupaya mengambil alih Myanmar dan telah menahan Kanselir Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.

“Kami meminta pihak militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum, juga agar segera membebaskan semua pemimpin sipil dan pihak lainnya dan ditahan dengan melawan hukum," kata Marise.

Selanjutnya sejarawan dan pengarang Myanmar, Thant Myint-U. “Pintu baru saja terbuka untuk masa depan yang sangat berbeda. Saya khawatir bahwa tidak ada satu pun yang mampu mengontrol apa yang akan terjadi kemudian. Dan mengingat bahwa Myanmar adalah suatu negara yang dibanjiri senjata, dengan beragam etnis dan agama, di mana jutaan orang kesulitan mencari makan,” ujar dia.

Adapun Militer Myanmar berupaya mengambil alih kekuasaan, melawan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dengan menahan Aung San Suu Kyi bersama sejumlah pimpinan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam  penyerbuan Senin fajar.

Pihak militer menyebut penahanan itu dilakukan sebagai respons atas “kecurangan pemilu”, menurut pernyataan yang disampaikan melalui siaran televisi milik militer.