Penjarakan Aung San Suu Kyi, Rezim Militer Myanmar: Tidak Seorang Pun di Atas Hukum!

JAKARTA - Seorang pejabat senior rezim Myanmar mengatakan pada Hari Selasa, pemenjaraan Aung San Suu Kyi menunjukkan tidak ada seorang pun yang kebal hukum dan panglima militer telah meringankan hukumannya atas 'dasar kemanusiaan'.

Menteri Penerangan rezim militer Myanmar Maung Maung Ohn juga mengatakan pada konferensi pers virtual, sistem peradilan Myanmar tidak memihak dan hukuman pada Hari Senin terhadap peraih Nobel dan mantan pemimpin itu sesuai dengan hukum.

Suu Kyi (76) dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena hasutan dan melanggar peraturan virus corona, tetapi para pemimpin junta militer menguranginya menjadi dua tahun penahanan di lokasinya saat ini.

"Tidak ada seorang pun di atas hukum," ujar Maung Maung Ohn pada Hari Selasa, menambahkan sistem peradilan Myanmar 'tidak memihak' seperti mengutip Reuters 7 Desember.

Dia berbicara pada briefing media yang jarang terjadi tentang ekonomi di mana dia dan menteri investasi junta mengatakan situasi di negara itu stabil. Mereka mengatakan persiapan untuk pemilihan yang akan diadakan sebelum Agustus 2023 sedang berlangsung, tetapi tidak akan mengkonfirmasi apakah partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) akan diizinkan mengikuti pemilihan atau tidak.

Partai tersebut sedang diselidiki oleh komisi pemilihan, yang menurut Maung Maung Ohn akan dilaporkan kembali awal tahun depan.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari, menangkap Suu Kyi dan sebagian besar pejabat pemerintahannya.

Pasukan keamanan yang berusaha untuk menghancurkan oposisi sejak itu telah menewaskan lebih dari 1.200 orang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), dengan pemberontakan bersenjata bermunculan di seluruh negeri.

Pada Hari Minggu, pasukan keamanan di sebuah truk menabrak protes flash mob di ibukota komersial Yangon, menewaskan sedikitnya lima orang, situs berita Myanmar Now melaporkan.

Maung Maung Ohn mengatakan, protes itu adalah hasil dari tekanan kelompok anti-kudeta agar kaum muda menjadi emosional, tetapi manajemen kerumunan oleh pihak berwenang "kadang-kadang ditangani secara tidak sengaja".

"Protes semacam itu harus dicegah sesuai hukum," tegasnya.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.