AS Boikot Diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, China akan Ambil Tindakan Balasan yang Tegas

JAKARTA - Amerika Serikat tidak akan mengirim pejabat pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin 2022 karena "kekejaman" hak asasi manusia China, kata Gedung Putih pada hari Senin, setelah Beijing mengancam 'tindakan balasan' yang tidak ditentukan terhadap boikot diplomatik.

Presiden Joe Biden bulan lalu mengatakan, dia sedang mempertimbangkan boikot semacam itu di tengah kritik terhadap catatan hak asasi manusia China, termasuk apa yang dikatakan Washington sebagai genosida terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.

Langkah itu, terlepas dari upaya baru-baru ini untuk menstabilkan hubungan dengan pertemuan video bulan lalu antara Presiden Biden dan pemimpin China Xi Jinping, akan semakin memperkeruh hubungan kedua negara adidaya yang telah berada di titik terendah dalam beberapa dekade.

"Pemerintahan Presiden Biden tidak akan mengirim perwakilan diplomatik atau resmi ke Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022 mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan RRT yang sedang berlangsung di Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya," sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada konferensi pers harian, mengutip Reuters 7 Desember.

"Perwakilan diplomatik atau resmi AS akan memperlakukan permainan ini sebagai bisnis seperti biasa, dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang, dan kami tidak bisa melakukan itu," jelas Psaki, merujuk pada Republik Rakyat China.

Kendati demikian, boikot diplomatik, yang telah didorong oleh beberapa anggota Kongres AS dan kelompok advokasi hak selama berbulan-bulan, tidak akan mempengaruhi kehadiran atlet Amerika, katanya.

"Para atlet di Tim USA mendapat dukungan penuh kami. Kami akan mendukung mereka 100 persen saat kami menyemangati mereka dari rumah," sambung Psaki.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat telah berkonsultasi dengan sekutu tentang "pendekatan bersama" untuk Olimpiade Beijing. Tidak jelas apakah mereka akan mengikuti jejak AS.

"Kanada tetap sangat terganggu oleh laporan mengganggu pelanggaran hak asasi manusia di China," sebut Kementerian Luar Negeri Kanada dalam sebuah pernyataan.

"Kami diberitahu tentang keputusan AS dan kami akan terus mendiskusikan masalah ini dengan mitra dan sekutu kami," lanjut pernyataan tersebut.

Boikot diplomatik juga menempatkan sponsor Olimpiade korporat di 'tempat yang canggung', tetapi tidak sesuai dengan Pemerintah AS yang menyiratkan mereka harus memutuskan hubungan, terang Neal Pilson, mantan presiden CBS Sports yang telah mengawasi kesepakatan untuk memperoleh hak siar TV domestik untuk Olimpiade.

"Masalah yang paling penting (untuk sponsor) adalah apakah tim AS akan hadir," ungkapnya. Pilson.

Kedutaan China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. Adapun juru bicara Kementerian Luar negeri China Zhao Lijian mengatakan pada jumpa pers sebelumnya di Beijing, mereka yang menyerukan boikot adalah 'sombong' dan harus dihentikan 'agar tidak mempengaruhi dialog dan kerja sama antara China dan Amerika Serikat di bidang-bidang penting.'

"Jika AS bersikeras dengan sengaja berpegang teguh pada jalannya, China akan mengambil tindakan balasan yang tegas," tegasnya, tanpa merinci.

Amerika Serikat selanjutnya akan menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2028 di Los Angeles, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana China akan merespons untuk sementara.

Sementara, Beijing mengatakan menentang politisasi olahraga, tetapi telah menghukum liga olahraga Amerika di masa lalu, termasuk National Basketball Association, karena melanggar garis merah politiknya.

China berencana membatasi kehadiran penonton di Olimpiade Februari, dengan alasan protokol COVID-19 yang ketat, dan media pemerintah China mengatakan Beijing tidak bermaksud mengundang politisi Barat yang mengancam akan memboikot.

Presiden Rusia Vladimir Putin adalah satu-satunya pemimpin negara besar yang telah menerima undangan China untuk hadir. Adapun Negara-negara lain, termasuk Australia dan Inggris, dilaporkan sedang mempertimbangkan boikot mereka sendiri.