Survei Parameter Politik Indonesia: 65,4 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi

JAKARTA - Lembaga survei Parameter Politik Indonesia mencatat sebanyak 65,4 persen responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berjalan selama 1,5 tahun.

"Sementara yang tidak puas mencapai 29,1 persen. Sisanya tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan yang dikutip Senin, 22 Februari.

Survei ini menggunakan metode simple random sampling dengan margin of error sebanyak 2,9 dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Adapun jumlah responden mencapai 1.200 dengan metode telepoling menggunakan kuisioner yang dilaksanakan pada 3-8 Februari.

Lebih lanjut, berdasarkan teritorial, responden di Pulau Jawa menyatakan kepuasan tertinggi sebesar 65,5 persen. Sementara yang tidak puas tercatat 28,5 persen dan tidak menjawab sebanyak 6 persen.

Sementara itu, di luar Pulau Jawa sebanyak 64 persen menyatakan puas dengan kinerja eks Gubernur DKI Jakarta tersebut dan 29,9 persen merasa tak puas, sementara 6 persen tidak menjawab.

Adi memaparkan, kinerja Jokowi yang paling banyak disukai oleh perempuan berdasarkan segmen demografi dengan 68,8 persen sedangkan sisanya tidak puas serta tidak menjawab. Kemudia, laki-laki ada 62,1 persen yang menyatakan puas.

Sedangkan dari tingkat pendidikan, sebanyak 76,9 persen masyarakat yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah puas dengan kinerja Jokowi. Dari unsur umat beragama, umat Konghucu memiliki tingkat kepuasan tertinggi dengan persentase 96,9 persen.

"Disusul umat Hindu yang puas 91,3 persen; Protestan 81,8 persen; Katolik 73,9 persen; Budha 77,4 persen, dan Islam 63,8 persen," ungkap Adi.

Kemudian dari segmentasi partai politik, PDIP paling puas dengan kinerja Jokowi dengan 88,2 persen. Selanjutnya, dari 12 partai yang disurvei, hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merasa tak puas dengan kinerja Jokowi dengan persentase 46,1 persen dan 64,1 persen.

Adapun bidang infrastruktur, kata Adi, menjadi aspek yang paling mendominasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hingga 68,7 persen.

"Penyaluran bantuan sosial COVID-19 juga sudah dirasakan oleh mayoritas masyarakat sehingga mampu menjadi parameter tertinggi kedua penilaian keberhasilan kinerja pemerintah," jelasnya.

Sementara di bidang penegakan hukum, tingkat kepuasan kinerja publik paling rendah yaitu di angka 49,7 persen.

"Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat," pungkasnya.