Kepuasan Publik Atas Kinerja Anjlok, Jokowi Disarankan Tunda IKN dan Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai Presiden Joko Widodo harus fokus dalam membenahi ekonomi. Hal itu lantaran kepuasan publik atas kinerja Jokowi mulai anjlok.

Diketahui, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi kini berada di angka 58,1 persen atau turun 6 persen dari survei sebelumnya sebesar 64,1 persen.

Menurut Hendri, tingkat kepercayaan publik menurun karena ekonomi masyarakat terganggu. Mulai dari naiknya kebutuhan pokok, kelangkaan minyak hingga ketersediaan lapangan kerja.

“Saat ini sebaiknya Presiden Jokowi konsentrasi membenahi ekonomi rakyat,” ujar Hendri, Kamis, 19 Mei.

Hendri mengatakan, ada dua saran yang mesti dikerjakan Jokowi dalam waktu dekat untuk memperbaiki tingkat kepuasan terhadap kinerjanya.

Pertama, menunda pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru yang dinilai hanya menghamburkan banyak uang. Dengan begitu, kata Hendri, anggaran IKN bisa dialihkan untuk program-program yang langsung mengena pada rakyat.

“Tunda dulu IKN," kata pria yang akrab disapa Hensat itu.

Kedua, Jokowi perlu melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Kata Hensat, meski pemerintahan Jokowi sebentar lagi berakhir, dia tetap perlu melakukan evaluasi kinerja pada para menterinya.

Sebab menurutnya, bukan tidak mungkin Jokowi justru mengalami blunder di menit akhir pemerintahan lantaran tidak peduli dengan kinerja para menteri.

"Dan silakan reshuffle kabinet walaupun sebentar lagi berakhir. Di injury time bukan hanya sering ada gol cantik, tapi juga blunder fatal yang bikin kalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mengalami penurunan ke angka 58,1 persen. Sedangkan pada Desember 2021, hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat itu sebesar 72 persen.

Angka tersebut berdasarkan survei terhadap 1.228 responden yang diambil secara acak. Survei dilakukan pada 5-10 Mei 2022 dengan margin of eror 2,9 persen.

"Yang mengatakan puas 8 persen, yang mengatakan cukup puas 50,1 persen. Total 58,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu, 15 Mei.

Menurut Burhanuddin, faktor utama menurunnya tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi ini adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok.

"Sebelumnya itu yang paling tinggi (faktor ketidakpuasan) apalagi zaman COVID-19 sedang merajalela itu adalah COVID-19. Setelah COVID-19 mulai bisa terkendali, itu isunya yang dianggap penting dan jadi sumber ketidakpuasan adalah penciptaan lapangan pekerjaan, sekarang adalah harga pokok meningkat," katanya.

Sementara itu, berdasarkan survei, responden yang menyatakan kurang dengan kinerja Jokowi sebesar 29,1 persen dan tidak puas sama sekali 6,1 persen.

"Ada 35 persen masyarakat yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja pak Jokowi," ucap Burhanuddin.