JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka partai yang diduga melakukan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan menanggapi maraknya praktik politik uang melalui e-money dan e-wallet selama kampanye yang disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Temuan ini harus diungkap ke publik, kata Hasto.
“Kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas,” kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember.
Hasto juga mengingatkan perlunya wasit untuk mengawasi peserta pemilu. Sehingga, peristiwa semacam ini bisa terjadi termasuk jika ada kecurangan.
“Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui dari mana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara. Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, PPATK mengatakan pihaknya menemukan sejumlah praktik politik uang melalui e-money dan e-wallet di masa kampanye Pemilu 2024. Meski bukan indikasi tindak pidana tapi temuan ini meningkat.
“Iya ada (politik uang, red) melalui e-money atau e-wallet. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan terkait dengan pihak-pihak kontestasi yang kita dapatkan namanya (dalam) DCT (daftar calon tetap),” kata Ivan dalam keteranganya, Kamis 14 Desember.
BACA JUGA:
PPATK mengaku mengaku sudah mengirimkan surat kepada KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut. Apalagi, rekening khusus dana kampanye (RKDK) cenderung bergerak datar berdasarkan pengalaman PPATK dalam pemilu.