Prediksi Legislator PDIP Soal 5 Pertanyaan ke Calon Panglima TNI Saat Jalani Fit and Proper Test

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin, menilai Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI memang harus segera dikirim ke DPR. Sebab, DPR harus melaksanakan fit and proper test calon Panglima TNI sebelum masa reses pada 16 Desember.  

"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Kamis, 24 November. 

Politikus PDIP itu lantas mengungkap gambaran pelaksanaan uji kelayakan Panglima TNI yang nanti dilakukan. Menurutnya, ada 5 poin pertanyaan untuk calon Panglima TNI. Dia memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi I DPD akan berkisar di lima masalah.

Pertama, kata Hasanuddin, soal bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI. Di mana menurut data yang ada, disipilin TNI akhir-akhir ini sedikit menurun.

"Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," ungkap Hasanuddin. 

Ketiga, terkait bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual. Keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.

"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," kata purnawiran TNI itu. 

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, mengungkapkan pihaknya telah menginformasikan ke Kemensetneg agar Surpres pergantian panglima TNI dapat diserahkan ke DPR pada Senin, 28 November. 

"Jadi penyerahan surpres Panglima TNI itu akan diserahkan oleh Mensesneg kepada Ibu Puan itu tanggal 28 November," kata Indra, Rabu, 23 November. 

Indra menyebut saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani sedang melakukan lawatan kerja ke Phnom Penh, Kamboja, sehingga tidak bisa menerima Surpres. Diketahui, Puan menjadi delegasi DPR RI untuk menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA)

"Tidak jadi disampaikan hari ini, karena ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen ASEAN atau AIPA di Kamboja," katanya.