JAKARTA - Komisi I DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI besok, Jumat, 2 Desember.
Agenda fit and proper test sebelumnya disebut akan digelar pada pekan depan. sebab Badan Musyawarah (Bamus) belum menetapkan penjadwalan.
Namun hal ini berubah lagi. Uji kelayakan tersebut dijadwalkan dimulai dengan verifikasi data Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pada pukul 10.00 WIB.
"Sesuai keputusan bamus, besok hari Jumat Komisi I akan melaksanakan uji kelayakan untuk calon Panglima TNI. Urutannya kira-kira pertama jam 10.00, akan dilaksanakan verifikasi data pribadi calon panglima TNI, itu cukup oleh pimpinan Komisi I plus perwakilan dari fraksi-fraksi, sampai dengan selesai," ujar anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis, 1 Desember.
Dilanjutkan dengan agenda utama fit and proper test calon Panglima TNI pada pukul 13.00 WIB. Yudo Margono dipersilakan untuk memaparkan visi misi sebagai panglima TNI ke depan.
"Jeda salat jumat dan sebagainya, pada pukul 13.30 kita akan mulai dengan fit and proper test. Urutan dalam uji kelayakan itu kira-kira paparan calon panglima TNI selama 30 menit, dilanjutkan pertanyaan pendalaman oleh masing-masing perwakilan fraksi selama 7 menit dan kemudian di jawab oleh calon Panglima TNI kira-kira 20 menit. Kalau masih kurang ada pertanyaan lagi ditambah sesuai dengan kebutuhan, tetapi kita harapkan lebih cepat lebih bagus," jelas Hasanuddin.
Untuk substansi pertanyaan, politikus PDIP itu menyerahkan ke masing-masing fraksi. Misalnya, meminta kepada panglima agar prajurit TNI tetap dalam posisi netral, kemudian tidak berpolitik praktis terutama ketika menghadapi event seperti pemilu, pilkada, pilpres, pileg, dan sebagainya.
"Kedua, tentu tingkat disiplin perlu ditingkatkan. Ketiga, yaitu meneruskan atau menyelesaikan minimum essential force. Keempat, menjaga profesionalisme prajurit melalui upaya-upaya pelatihan dan pendidikan, dan yang terakhir, meningkatkan yang namanya kesejahteraan prajurit. Lain-lain mungkin nanti pertanyaan masalah-masalah, ada sengketa tanah dan sebagainya," kata purnawirawan TNI itu.
Hasanuddin menambahkan, fit and proper test akan digelar secara tertutup sesuai aturan. Setelah itu, Komisi I DPR akan rapat untuk mengambil persetujuan.
BACA JUGA:
"Kalau menurut aturan, tertutup. (Hasilnya) di hari itu langsung," katanya.