PWNU DKI Protes Dana Hibah Pemprov DKI yang Diusulkan Anies Hanya Rp4 Miliar Tapi MUI DKI Rp15 Miliar

JAKARTA - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWU) DKI Jakarta Husny Mubarok Amir memprotes alokasi dana hibah yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta kepada organisasi masyarakat dalam rancangan APBD DKI tahun 2023.

Husny mengungkapkan, Anies Baswedan, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta beberapa bulan lalu, mengajukan usulan pemberian dana hibah kepada PWNU DKI sebesar Rp4 miliar dalam penyusunan APBD untuk tahun depan.

Sementara, kata Husny, ormas lain seperti MUI DKI Jakarta diusulkan mendapat hibah dengan besaran lebih dari tiga kali lipat dari PWNU DKI.

"Saat ini PWNU DKI Jakarta diusulkan oleh Gubernur yang lama (Anies), tahun 2023 akan menerima Rp4 miliar. Sedangkan MUI diusulkan menerima Rp15 Miliar," kata Husny dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 November.

Menurut Husny, nominal dana hibah untuk PWNU terlalu kecil. Padahal, ormas Islam ini menaungi 6 cabang, 44 majelis wakil cabang, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom, dengan lebih dari 4 juta anggota di Jakarta.

Lalu, lanjut Husny, PWNU DKI Jakarta juga telah melaksanakan lebih dari 800 kegiatan pada tahun 2022. Kemudian, PWNU DKI berencana melakukan lebih dari 1.000 kegiatan pada tahun 2023.

"Sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp4 miliar, namun di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU, malah dialokasikan sebesar Rp15 miliar di tahun 2023 nanti," cecarnya.

Oleh karena itu, Hunsy meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meningkatkan nominal alokasi dana hibah kepada PWNU DKI dalam pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang kini masih berproses.

"PWNU DKI Jakarta berharap kepada Gubernur yang baru dapat merevisi dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta. Jika pada tahun 2022 hibah untuk PWNU DKI Jakarta Rp5 miliar, maka semestinya tahun 2023 bisa meningkat agar program sosial, keagamaan, dan kebangsaan bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.