JAKARTA - Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta, Syamsul Ma'arif mengkritik cara Pemprov DKI dalam mengalokasikan dana hibah. Ada lembaga keagamaan yang pengunaan dana hibah untuk keperluan pengurus, malah dikasih banyak.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E dari DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mencibir adanya ketimpangan besaran hibah antar organisasi keagamaan dari Pemprov DKI.
"Jika kita lihat dalam rancangan, hibah PWNU Jakarta senilai Rp2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai Rp1,89 miliar sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar Rp10,6 miliar," ujar Anggara.
Anggara menilai NU dan Muhammadiyah memerlukan pendanaan yang memadai karena memiliki banyak cabang organisasi seperti pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, klinik, dan rumah sakit. Oleh karena itu kendati mereka sudah dapat pendanaan dari APBN, kebutuhan mereka memang banyak.
Anggara berpendapat bahwa selain harus mempertimbangkan kemanfaatannya bagi masyarakat, proporsionalitas juga harus menjadi perhatian.
Kembali ke Syamsul Ma'arif. Kata dia, pengurus sesungguhnya tidak mau merepotkan Pemprov DKI terkait dengan Hibah tahun 2022 yang sedang dibahas di DPRD DKI.
"Bahkan kalau bisa kami akan membantu Pemerintah DKI dalam membangun dan mengatasi problem Jakarta yang begitu banyak," kata dia kepada wartawan, Jumat 5 November.
BACA JUGA:
-
| BERITA
PSI Kritisi Perbandingan Dana Hibah NU-Muhammadiyah dengan MUI di Era Anies Baswedan
05 November 2021, 11:24
Hanya saja, kantornya Anies itu seharusnya lebih mengerti dalam persoalan pemberian dana hibah. Pasalnya pemberian dana hibah untuk lembaga dan ormas keagamaan mestinya berbasis kegiatan dari lembaga keagamaan tersebut.
"Pak Anies tahu kok lembaga mana yang banyak kegiatan dalam rangka ikut serta membantu pemerintah daerah. Selama ini harus diakui, Pemda DKI masih asal-asalan dalam memberikan dana hibah khususnya untuk ormas," kata Syamsul.
Kata Syamsul, Anies seharusnya berani memberikan bantuan hibah atas dasar kebutuhan ril ormas tersebut secara adil dan proporsional. Lagipula bukan persoalan sulit bagi DKI untuk bisa mengeceknya, termasuk melihat laporan kegiatan dan penggunaan dana hibah.
"Terus terang, ada lembaga keagamaan yang menggunakan dana hibah untuk keperluan honor pengurus, tapi ya tiap tahun tetap diberikan dana hibah sepuluh kali lipat dari ormas lain yang betul- betul padat dengan kegiatan," tandasnya.
