Pemrov DKI Bangun Rusunawa di Cilandak untuk Warga Terdampak Normalisasi Sungai Ciliwung
Area Sungai Ciliwung di kawasan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta, Februari 2019. (Antara-Hafidz Mubarak A)

Bagikan:

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang akan dihuni oleh warga terdampak relokasi imbas program normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2023 hingga 2024.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyebut, rusunawa yang akan dibangun terletak di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Kita menyiapkan (rusunawa untuk warga terdampak normalisasi) di Jakarta Selatan. Ini akan kita bangun di Jalan Margasatwa di tahun 2023-2024," kata Sarjoko kepada wartawan, Kamis, 27 Oktober.

Sarjoko berujar, pembangunan rusunawa di Jalan Margasatwa ini akan menggunakan APBD tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan total biaya pembangunan sebesar Rp375 miliar.

"Anggarannya multiyears. Kita alokasikan untuk dua tahun," ucap Sarjoko.

Dalam pembangunan ini, Pemprov DKI menyediakan tiga tower dengan masing-masing bangunan terdiri dari 225 unit hunian di Jalan Margasatwa itu. Dengan demikian, total ada 675 unit hunian di rusunawa tersebut.

Lebih lanjut, Isnawa mengaku bahwa memang masih ada beberapa rusunawa yang masih memiliki unit yang tersedia untuk dihuni. Salah satunya adalah Rusun Pasar Rumput yang memiliki jumlah 1.984 unit hunian.

Namun, Rusun Pasar Rumput yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini masih difungsikan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19, walau sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menyebut rusun ini bisa menampug warga terdampak normalisasi Sungai Ciliwung.

"Sebenarnya salah satu target penghuninya adalah warga terdampak normalisasi. Sampai saat ini (Rusun Pasar Rumput) belum difungsikan (dihuni warga) karena ini termasuk yang digunakan untuk isolasi (pasien) COVID-19," urai Sarjoko.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI memutuskan untuk kembali membangun rusunawa baru di daerah Jakarta Selatan mumpun pengadaan tanah baru juga disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

"Memang kita masih ada kekurangan suplai untuk hunian di Jaksel. Kemarin kita dapat dukungan dari DPRD untuk bisa menyediakan land banking baru untuk kebutuhan nanti bangun lokasi rusun baru. Ini masih berproses," tandasnya.