DPRD Beri Catatan ke Pemrov DKI: Perbanyak Rumah Susun untuk Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung 2023

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan mengebut program pengendalian banjir dalam penggunaan anggaran di tahun depan. Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah memberikan catatan, jangan lupakan pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa.

Ida menjelaskan, rusunawa dibutuhkan warga yang huniannya terdampak pembebasan lahan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya penanggulangan banjir di Jakarta.

"Di rapat komisi, salah satu yang utama menjadi konsern kita adalah penanggulangan banjir kita memang konsen salah. Nah, jalan keluarnya musti seperti apa. Makanya kami mendorong betul bahwa pemprov ini membuat rusun lagi," kata Ida kepada wartawan, Rabu, 30 November.

Menurut Ida, dua wilayah yang perlu ditambah penempatan rumah susun bagi warga terdampak normalisasi adalah di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Barat (Jakbar).

"Memang kita sama-sama tahu, di Jaksel dan Jakbar kurang rusun. Nah, rusun ini untuk siapa, rusun ini adalah untuk orang yang sekarang ini tinggal di bantaran kali," ujarnya.

"Ini biar semuanya bisa terselesaikan, normalisasi dan sebagainya. Salah satu usulan kami adalah pemerintah daerah menyiapkan rusun untuk warga setempat," lanjut Ida.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp10 triliun untuk penanganan banjir Jakarta. Program ini masuk dalam prioritas kerja Pemprov DKI tahun depan.

Dari pagu anggaran itu, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk program banjir sebesar Rp700 miliar. Di mana, Rp300 miliar di antaranya diperuntukkan sebagai pembebasan lahan bantaran Sungai Ciliwung.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan pembangunan normalisasi Sungai Ciliwung bisa tergarap saat dirinya menjabat setelah beberapa tahun mandek.

Selama memimpin Jakarta, dia menargetkan konstruksi normalisasi Ciliwung bisa dikerjakan hingga 4,8 kilometer dari target pengembalian kapasitas sungai sepanjang 33 kilometer.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko menyebut pihaknya akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang akan dihuni oleh warga terdampak relokasi imbas program normalisasi Sungai Ciliwung. Pembangunan rusun ini dianggarkan pada tahun 2023 hingga 2024.

"Kita menyiapkan (rusunawa untuk warga terdampak normalisasi) di Jakarta Selatan. Ini akan kita bangun di Jalan Margasatwa di tahun 2023-2024," kata Sarjoko kepada wartawan, Kamis, 27 Oktober.