Uni Eropa Sepakat Memperumit Aturan Perjalanan Bagi Orang Eropa, Tapi Tolak Pelarangan Visa

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) pada Hari Rabu memutuskan untuk memperumit warga Rusia mendapatkan visa untuk perjalanan ke wilayah blok tersebut, tetapi tidak menyetujui larangan visa di seluruh wilayah mereka.

Uni Eropa terpecah untuk menyetujui larangan menyeluruh pada tahap ini, dengan tidak jelasnya tindakan sepihak apa yang dapat diambil oleh Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia dan Finlandia yang memiliki perbatasan darat dengan Rusia, untuk membatasi akses ke pengunjung Rusia.

Kelima negara ini menyambut baik penangguhan kesepakatan fasilitasi visa Rusia sebagai langkah ke arah yang benar, tetapi empat dari mereka menekankan bahwa lebih banyak yang perlu dilakukan untuk "secara drastis" membatasi jumlah visa yang dikeluarkan, dengan orang Rusia yang bepergian ke blok tersebut sejak invasi Moskow ke Ukraina di bulan Februari.

"Sampai langkah-langkah tersebut diterapkan di tingkat UE, kami akan mempertimbangkan untuk memperkenalkan langkah-langkah sementara larangan visa di tingkat nasional, atau membatasi penyeberangan perbatasan bagi warga negara Rusia yang memegang visa UE, untuk mengatasi masalah keamanan publik yang akan segera terjadi," Latvia, Lithuania, Estonia dan Polandia mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama, melansir Reuters 1 September.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko mengatakan, Moskow tidak akan membiarkan langkah itu "tanpa konsekuensi," menurut kantor berita RIA.

"Jika Brussel memutuskan untuk menembak kaki mereka sendiri sekali lagi, ini adalah pilihan mereka," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky mengataka,n Komisi eksekutif Uni Eropa memang akan mencari cara untuk melangkah lebih jauh, termasuk apa yang dapat dilakukan dengan apa yang dikatakan Lipavsky adalah sekitar 12 juta visa Schengen telah dikeluarkan untuk Rusia, mengacu pada zona perbatasan terbuka 26 negara.

Terpisah, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berpendapat, penangguhan kesepakatan fasilitasi visa dengan sendirinya akan berdampak nyata.

"Ini akan secara signifikan mengurangi jumlah visa baru yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota UE. Ini akan lebih sulit, akan memakan waktu lebih lama," jelasnya dalam konferensi pers di akhir pertemuan dua hari para menteri luar negeri UE di Praha.

Borrell mengatakan, peningkatan substansial dalam penyeberangan perbatasan dari Rusia ke negara-negara tetangga sejak pertengahan Juli, telah membuatnya perlu untuk menangguhkan perjanjian fasilitasi visa.

"Ini telah menjadi risiko keamanan bagi negara-negara tetangga ini. Selain itu, kami telah melihat banyak orang Rusia bepergian untuk bersantai dan berbelanja seolah-olah tidak ada perang yang berkecamuk di Ukraina," tukasnya.

Diketahui, lebih dari 1 juta warga Rusia telah memasuki blok itu melalui titik-titik perbatasan darat sejak awal invasi Ukraina, kebanyakan dari mereka melalui Finlandia dan Estonia, kata badan perbatasan Uni Eropa, Frontex.

Ukraina telah berulang kali mengatakan orang Rusia biasa juga harus membayar untuk invasi. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pun mengulangi seruan larangan visa Uni Eropa. Namun, Prancis dan Jerman tidak setuju.

"Kami berhati-hati terhadap pembatasan yang meluas pada kebijakan visa kami, untuk mencegah memberi makan narasi Rusia dan memicu unjuk rasa yang tidak diinginkan di sekitar efek bendera, dan/atau mengasingkan generasi mendatang," kata mereka dalam memo bersama.