JAKARTA - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen akan terbang ke Myanmar yang diselimuti dengan kekerasan sejak kudeta militer pada 1 Februari tahun lalu, untuk melakukan kunjungan kerja pekan ini.
Berkunjung sebagai Ketua ASEAN, PM Hun Sen direncanakan bertemu dengan para pemimpin rezim militer Myanmar, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Namun, Ia dilarang bertemu pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
Juru bicara junta Myanmar mengatakan pada Hari Selasa, rezim tidak akan mengizinkan Hun Sen bertemu Suu Kyi selama kunjungannya ke negara itu.
"Hanya mereka yang mewakili partai politik yang diizinkan untuk bertemu dan berdiskusi, tetapi ada batasan bagi mereka yang masih menghadapi tuntutan hukum," terang juru bicara junta Brigjen Zaw Min Tun kepada RFA, dikutip dari The Irrawaddy 6 Januari.
Sebelum keberangkatannya ke Myanmar, PM Hun Sen mengatakan pada Hari Rabu di Phnom Penh, dia tidak menetapkan prasyarat apapun sebelum kunjungannya. Namun, ia mengatakan tujuanna tidak jauh dari implementasi Konsensus Lima Poin hasil pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta, tahun lalu.
Dia meminta semua pengamat untuk tidak membuat kesimpulan awal tentang hasil kunjungannya ke Myanmar. Jikamembuahkan hasil, itu dapat membawa perdamaian ke Myanmar dan rakyat Myanmar akan mengakui upaya negara-negara anggota ASEAN, ia menggarisbawahi, menurut kantor berita negara Kamboja, AKP.
Namun, warga Myanmar khawatir bahwa kunjungan Hun Sen akan memberikan legitimasi kepada rezim. Sebab, ia akan menjadi pemimpin asing pertama yang bertemu dengan para jenderal yang berkuasa, yang secara global dikecam karena kebrutalan mereka terhadap rakyat mereka sendiri, termasuk pembunuhan lebih dari 1.300 orang. orang-orang yang menentang kekuasaan mereka.
Banyak juga yang mempertanyakan keterlibatan Hun Sen dengan rezim tersebut, dengan mengatakan bahwa dia harus melakukan kontak dengan semua aktor kunci di Myanmar termasuk Pemerintah Persatuan Nasional, sebuah pemerintahan sipil bayangan.
Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Hari Selasa oleh 200 kelompok masyarakat sipil di Myanmar dan luar negeri mengutuk Hun Sen atas rencana kunjungannya.
Di hari yang sama, PM Hun Sen berbicara dengan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membahas masalah Myanmar. Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja mengeluarkan keterangan pers tentang hasil percakapan telepon antara PM Hun Sen dan Presiden Jokowi.
"Kedua pemimpin juga bertukar pandangan tentang perkembangan saat ini di Myanmar dan menggarisbawahi, kebutuhan penting untuk memfokuskan upaya ASEAN untuk membantu Myanmar dalam menemukan solusi yang sesuai, guna mencapai rekonsiliasi nasional, perdamaian yang tahan lama, stabilitas dan pembangunan," sebut pernyataan itu.
Terpisah, Ro Vannak, salah satu pendiri Cambodian Institute for Democracy mengatakan, percakapan antara PM Hun Sen dan Presiden Jokowi yang terjadi hanya beberapa hari sebelum lawatan ke Myanmar, merupakan bentuk diplomasi publik yang menunjukkan adanya solidaritas di ASEAN terhadap semua pihak, untuk konflik di dalam Myanmar dan sekitarnya.
Vannak mengatakan, PM Hun Sen sangat menghargai masukan Indonesia dalam setiap diskusi tentang isu-isu regional, karena Jakarta telah memainkan peran penting sebagai mediator dan fasilitator dalam konflik regional di masa lalu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Roket Katyusha Hantam Pangkalan Militer Pasukan Amerika Serikat dekat Bandara Irak
05 Januari 2022, 15:55
Sekarang, katanya, PM Hun Sen mungkin membutuhkan dukungan penuh dari Indonesia jika perjalanannya ke Myanmar berjalan lancar dan membuahkan hasil. Pembicaraannya dengan Presiden Jokowi mungkin dimaksudkan untuk menopang dukungan itu, sambung Vannak.
Untuk diketahui, dua bom baru-baru ini meledak di dekat Kedutaan Besar Kamboja di Myanmar, tidak melukai siapa pun. Ledakan itu tidak mengganggu Hun Sen, bagaimanapun, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan kunjungan itu akan berjalan sesuai rencana.
Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus menyatukan situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.
