Ribuan Pengunjuk Rasa Gelar Protes Kebijakan Ketat COVID-19 Selandia Baru, PM Ardern: Tidak Mewakili Mayoritas

JAKARTA - Sekitar 3.000 pengunjuk rasa berbaris di sejutar gedung Parlemen Selandia Baru, memprotes kebijakan terkait vaksinasi COVID-19 dan penguncian yang diterapkan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran wabah.

Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar tidak mengenakan masker, berjalan melalui pusat kota ibukota, termasuk puluhan pengendara sepeda motor yang tergabung dalam geng pengendara motor dan melakukan burnout.

Beberapa peserta membawa bendera "Trump 2020", sementara yang lain membawa tanda yang membawa pesan dari kelompok Maori, mereka yang terkena dampak penguncian dan guru yang menghadapi kehilangan pekerjaan jika menolak vaksinasi.

Lainnya menargetkan Perdana Menteri Jacinda Ardern dengan slogan-slogan seperti "Pilihan Pro, Anti Jacinda," dengan "Kebohongan Media" dan "Pengkhianatan Media" juga menonjol.

Protes berlangsung damai, dengan demonstran membubarkan diri setelah melakukan haka massal di halaman parlemen. Haka tradisional Maori digunakan dalam berbagai cara, untuk mengintimidasi lawan, untuk merayakan, tetapi juga untuk berduka.

Polisi mengatakan tidak ada penangkapan di Wellington, meskipun mereka menyatakan kekecewaannya atas begitu banyak peserta yang melanggar pembatasan virus corona.

Terpisah, PM Jacinda Ardern mengatakan sebagian besar warga Selandia Baru mendukung tanggapan virus pemerintahnya, mengutip angka yang menunjukkan hampir 90 persen populasi telah menerima dosis vaksinasi pertama mereka.

"Apa yang kami lihat hari ini tidak mewakili mayoritas warga Selandia Baru," katanya kepada wartawan, mengutip Daily Sabah 9 November.

Untuk diketahui, Pemerintahan PM Ardern telah mengadopsi tanggapan COVID-19 yang keras, termasuk penguncian keras dan pembatasan perbatasan yang ketat, membuat Selandia Baru hanya mencatat 31 kematian akibat virus dalam populasi 5 juta.

Penduduk kota terbesar di negara itu, Auckland, telah tunduk pada perintah tinggal di rumah sejak pertengahan Agustus. PM Ardern minggu ini mengindikasikan pembatasan akan tetap ada hingga akhir November.

Kendti demikian, dia telah berjanji untuk memperkenalkan lebih banyak kebebasan, termasuk mengakhiri penguncian, setelah 90 persen populasi Selandia Baru divaksinasi sepenuhnya.

Namun, mereka yang tetap tidak divaksinasi masih akan menghadapi pembatasan pilihan pekerjaan, perjalanan, dan hiburan mereka.